"Saya sangat menyayangkan pembangkit listrik yang dibangun PLN di Kabupaten Mempawah ini belum bisa digunakan, padahal dalam pembangunannya sudah menghabiskan anggaran lebih dari Rp1,5 triliun. Namun sudah tujuh tahun belum bisa digunakan," kata Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Kalbar, Kamis.
Terkait hal itu, dirinya meminta kepada jajaran direksi PLN agar tahun ini pembangkit listrik itu harus bisa digunakan, paling tidak pada akhir tahun.
Dirinya memastikan, dari berbagai program pembangunan yang dilakukan pada pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, akan selalu dicek pengerjaannya karena dirinya tidak ingin ada pembangunan yang menggunakan uang negara dan uang rakyat yang terbengkalai.
"Makanya saya suka datang ke tempat-tempat yang bermasalah, karena saya ingin menyelesaikan masalahnya. Terlebih pembangunan pembangkit listrik disini sangat dibutuhkan oleh masyarakat," katanya menjelaskan.
Menurutnya, jika listrik sudah terpenuhi, maka investasi juga akan ikut tumbuh. Untuk itu dirinya sangat memandang perlu hal itu, sampai dirinya datang kesini.
"Di Kalbar ini nanti juga akan ada kerja sama besar untuk industri antara Antam dengan negara lain untuk membangun Industri Bauksit, dimana kita harapkan kerja sama ini sudah bisa dimulai tahun ini juga," katanya.
Jokowi mengatakan, dirinya tidak ingin bahan mentah dari Indonesia diekspor begitu saja.
"Paling tidak harus diolah disini, agar masyarakat kita bisa semakin banyak menikmati hasil dari bumi kita sendiri. Terkait rencana berbagai pembangunan yang menggunakan angggaran negara, saya harapkan pemerintah daerah bisa ikut membantu secara maksimal dalam hal pembebasan lahannya," katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, dengan diaktifkannya dua pembangkit listrik baru di Kalimantan Barat, ke depan listrik di provinsi ini akan sangat menjanjikan, karena PLTU sudah akan berproduksi dan dengan daya 4X25 MW mendukung kelistrikan di Kalbar dan juga untuk industri.
"Pada awal Mei lalu, kita sudah melakukan persiapan untuk mengoperasikan PLTU di Ketapang berkapasitas 2x10 MW dan kita sangat bersyukur karena pada hari ini bisa diresmikan oleh Presiden," katanya.
Hal tersebut merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan pembangkit dari energi baru terbarukan dan PLTU, yang bertujuan untuk menigkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Barat.
Deputi Manajer Hukum dan Komunikasi PLN Wilayah Kalbar M Doing menambahkan, dari jumlah pelanggan di wilayah Kalimantan Barat yaitu 932.869 pelanggan, PLN Area Ketapang menyumbang sebanyak 10 persen pelanggan atau sama dengan sekitar 94.564 pelanggan.
"Sedangkan daya mampu sistem di Ketapang saat ini adalah 26 MW dengan beban puncak 31 MW, sehingga kehadiran PLTU baru ini dapat menutupi defisit sistem isolated Ketapang dan sekitarnya," kata Doing.
Untuk memperkuat kelistrikan di Kalimantan, lanjutnya, PLN juga telah merencanakan sejumlah pembangunan pembangkit, transmisi, dan gardu induk hingga tahun 2024. Dan, selain PLTU Ketapang, tahun ini pun PLN juga menargetkan untuk merampungkan pembangunan PLTU Sintang (3x7 MW), PLTG MPP Kalbar (100 MW), PLTU Parit Baru FTP 1 (2x50 MW), serta PLTU Pantai Kurakura (2x27,5 MW).
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan pihaknya sangat bersyukur karena Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk mempercepat pembangunan di Kalbar, termasuk pembangunan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri yang ada nantinya.
"Makanya, saya mewakili masyarakat Kalbar sangat berterima kasih kepada Pak Presiden yang sangat serius memperhatikan Kalbar," katanya.
Baca juga : Presiden Joko Widodo Dijadwalkan Ke Kalbar
