BNI: Karyawan Wajib Paham Soal "Tax Amnesty"

Pontianak (Antara Kalbar) - Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Kalbar, memastikan kesiapan BNI mensukseskan "tax amnesty" dengan mewajibkan karyawan di wilayah Kalbar untuk paham betul tentang program yang baru diberlakukan tersebut.

"Kita siap dengan `tax amnesty` terutama untuk dana repatriasi yang akan masuk ke perbankan terutama yang akan masuk ke BNI. Kita pastikan dan wajibkan karyawan tahu persis soal `tax amnesty` agar ketika nasabah bertanya, mereka bisa menjawab. Kita bahkan mengecek karyawan dengan menelpon mereka berpura-pura bertanya tentang `tax amnesty`," ujar Head Of Network Services PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Kalbar, Suhardi Petrus di Pontianak, Kamis.

Suhardi menjelaskan selain kesiapan dari SDM, sistem dari BNI sendiri juga sejak jauh hari sudah siap dengan adanya sistem layanan MPN G-2.

Ia berharap dengan sejumlah kesiapan yang ada dapat memberikan kontribusi dalam mensukseskan program "tax amnesty" tersebut.

"Nasabah juga kita berikan sosialisasi. Di kalangan perbankan yang ada di Kalbar yang ditunjuk pemerintah untuk program `tax amnesty`, BNI adalah yang pertama kalinya menyelenggarakan sosialisasi," kata dia.

Sementara itu satu di antara pengusaha di Kalbar Andreas Eko menyambut baik dengan munculnya UU Tax Amnesty.

Ia mengatakan sebagai pengusaha yang diharapkan adalah tentang kepastian hukum dalam hal keamanan pelaporan dan jaminan bagi WP dan tidak adanya pidana yang menyertai pelaporan tax amnesty tersebut.

"Saya sangat mendukung sekali terlebih program ini sudah dijamin oleh Presiden langsung. Jadi 99 persen saya yakin keamanannya," terangnya.

Andreas menambahkan saat ini ia sedang melakukan inventarisasi data yang ia persiapkan untuk menjadi peserta tax amnesty baik untuk pajak pribadi maupun badan usaha yang ia miliki.

"Bagi saya ini kesempatan yang bagus bisa dikatakan hanya sekali seumur hidup dan sebuah berkah seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, `berikanlah apa yang menjadi hak negara dan berikanlah apa yang menjadi hak Tuhan`. Ini adalah hak negara yang memang kita harus berkontribusi di dalamnya. Jadi saya mendukung program ini," kata dia.



(U.KR-DDI/N005)