Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap menyediakan lahan untuk program transmigrasi, asalkan pemerintah pusat bisa cepat menyelesaikan permasalahan ekonomi di daerah transmigrasi yang sudah ada saat ini.
"Berbagai permasalahan ekonomi terjadi di daerah transmigrasi," kata Gubernur Kalbar Cornelis saat kunjungan Komisi XI DPR di Pontianak, Senin.
Terkait hal itu, dirinya meminta agar pemerintah pusat bisa melakukan pembenahan infrastruktur sebelum program transmigrasi 2017 berjalan.
Infrastruktur yang dimaksud orang nomor satu di Kalimantan Barat itu seperti lahan, akses jalan, air bersih, telekomunikasi dan sekolah.
Dia juga meminta agar masyarakat setempat ikut merasakan pembenahan infrastruktur ini. Tujuannya agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
"Jadi tolong dibenahi. Baru kita bisa memaksimalkan program transmigrasi lainnya," katanya.
Terkait dengan kesiapannya, Cornelis menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai penyedia lahan transmigrasi.
"Tergantung pada bupati, karena mereka sebagai penyedia lahan. Bukan gubernur, jadi terserah bupati," kata dia.
Seperti diketahui ada tiga kabupaten di Kalimantan Barat yang menjadi tujuan program transmigrasi tahun 2017. Ketiga daerah itu, Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Sanggau.
Terpilihnya ketiga daerah itu, karena pemerintah pusat menyasar wilayah perbatasan sebagai tempat untuk para transmigrasi.
Program itu akan berjalan di tahun 2017. Kuota transmigrasi di wilayah perbatasan ini akan mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2016.
Rencananya sekitar 1.400 yang diberangkatkan dalam program ini. Pengurangan kuota ini karena disesuaikan dengan pagu anggaran untuk program ini.
Sementara untuk pola rekruitmennya tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Para calon transmigran akan mengikuti pelatihan dan sosialisasi setelah kuota untuk program ini terpenuhi.
