Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan, hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setempat masih masuk kategori C, didapat dari total nilai seluruh SKPD adalah 49,98.
Dengan hasil itu, menandakan bahwa kategori penilaian masih dalam kategori C atau kurang dalam sistem dan tatanan kurang diandalkan sehingga diperlukan banyak perbaikan.
"Dari hasil evaluasi kita masih banyak instansi mendapatkan nilai kurang atau C. Hal-hal mendasar yang perlu diperbaiki ke depannya adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja," kata Hermanus di Sungai Raya, Kamis.
Dia menegaskan, catatan diatas harus menjadi perhatian serius bagi seluruh SKPD Kubu Raya agar lebih tertib dan taat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengukuran hinga pelaporan.
Menurut Hermanus semua hal itu harus selaras dan terkoordinasi dengan baik. Dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dokumentasi yang lengkap.
"Indikator kinerja kita harus dapat dipantau dan direview secara berkala dan hasilnya harus menunjukan kondisi yang lebih baik dan inovatif," tuturnya.
Hal itu juga harus menunjukan ukuran keberhasilan yang baik, yaitu dengan tidak memiliki makna ganda, dapat diukur, dapat diidentifikasi baik satuan maupun parameternya, dapat dicapai dengan baik, serta relevan dengan tugas dan fungsinya, dapat dikendalikan dengan baik.
Hermanus juga mengharapkan agar semua SKPD di Kubu Raya dalam menjalankan programnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, memiliki data yang lengkap dan dokumentasi yang baik, menyampaikan laporan dengan lengkap dan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia mengatakan, pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap SKPD dan PNS untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat.
"Evaluasi kinerja ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, kita secara aktif terus melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah," katanya.
Dia menjelaskan, dengan adanya evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam melalui alat pertanggungjawaban yang telah ditetapkan secara periodik.
"Hal yang kita evaluasi terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan antara lain perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja," tuturnya.
