Mempawah (Antara Kalbar) - Sejumlah parpol di Kabupaten Mempawah meminta kejelasan pemda setempat terkait kepastian anggaran untuk Pilkada serentak tahun depan karena hingga kini belum ada pembahasan pembahasan oleh pihak eksekutif maupun legislatif.
"Bulan Juni 2017 nanti sudah masuk tahapan Pilkada. Seharusnya pemda sudah mempertimbangkan program prioritas yang perlu dianggarkan dan mana program yang perlu dianggarkan secara khusus jauh-jauh hari. Kami jadi heran, sejauh ini justru anggaran Pilkada belum juga dianggarkan," kata Ketua DPC Partai Gerindra Mempawah MA Muhammadyah.
Pemkab Mempawah di desak untuk segera melakukan koordinasi dan pembahasan sehingga tidak mengakibatkan kinerja lembaga lain seperti KPU di kabupaten itu menjadi tak profesional, karena tidak mendapat kepastian alokasi anggaran APBD yang diajukannya selama 2 (tahun) terakhir.
"Mana ada hasil kerja yang baik jika anggarannya baru ditetapkan pada APBD 2018 nantinya, sedangkan hari 'H' Pilkada dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Tidak becus ini," ujar Muhammadyah.
Partai Gerindra mendorong DPRD Kabupaten Mempawah untuk memanggil pihak eksekuif sesuai kewenangannya, sekaligus membahas kebutuhan KPU terkait Pilkada 2018 mendatang. Sebab, sesuai tupoksi memang sudah seharusnya pihak Legislatif untuk memanggil dan mempertanyakan pihak eksekutif dan KPU.
"Pilkada serentak di Kabupaten Mempawah ini harus dicermati dan segera dibahas. Karena Pilkada itu penting yang harus dibahas khusus dalam pembahasan APBD. Jangan sampai legislatif dan eksekutif ini terkesan mengabaikan. Jangan sampai ada kongkalikong dan waktunya mepet dan jauh melampaui ketentuan baru dibahas. Dasar hukum dan nomenklaturnya bagaimana. Tahapan Pilkada itu sudah harus dilaksanakan, ya harus segera dibahas itu," desak Muhammadyah.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulkifli Hasan juga mempertanyakan keseriusan pihak eksekutif dan legislatif dalam membahas anggaran Pilkada yang sudah diusulkan KPU. Pihak eksekutif dan legislatif jangan sampai kelabakan, karena anggaran Pilkada memang harus terukur. Jika program KPU Kabupaten Mempawah itu tidak berjalan sesuai perencanaan, tentu akan ada konsekuensinya.
"Agenda Pilkada itu harus ditanggung dalam APBD murni. Kita ini kan Partai Politik yang bakal mengusung bakal calon. Kita sudah memetakan dan melakukan konsolidasi dan strategi. Jika tidak ada kepastian tentu biaya dan strategi politik kita terganggu. Jangan sampai Pilkada ini tertunda hingga 2020 mendatang. PKB masih menunggu kepastian ini," ujar Zulkifli Hasan.
Meski demikian Zulkifli Hasan berharap pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang diperkirakan bulan September atau Oktober mendatang anggaran Pilkada sudah ada kepastian.
"Pihak legislatif juga harus bertanggungjawab dalam pembahasan anggaran Pilkada ini. Jangan sampai eksekutif dan legislatif tidak cermat. Ini juga menyangkut tupoksi. Pilkada sebelumnya tidak seperti saat ini. Kita juga mendorong fraksi PKB mengawal pembahasan anggaran Pilkada ini dengan baik," terang Zulkifli Hasan.
Sementara Ketua DPC Partai NasDem Kabupaten Mempawah, Darwis Arafat secara politis mengaku tidak terlalu prihatin mencermati anggaran Pilkada yang sejauh ini tak masuk dalam pembahasan APBD.
"Domain kita sebagai parpol sudah jelas. Agenda Pilkada tentu akan jadi ajang kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah. Kita tinggal persiapkan dan laksanakan, dan siap berpartisipasi mensukseskan Pilkada," ujarnya.
Politisi Partai NasDem yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis Arafat mengakui hingga kini pihaknya memang belum menerima usulan KPU di DPRD. Padahal sebelumnya KPU Mempawah menyatakan justru sudah bersurat kepada unsur pimpinan DPRD.
"Kalaupun KPU secara formal bersurat kepada unsur pimpinan DPRD, sampai dengan saat ini kami belum mengetahuinya. Yang jelas kita di dewan sejauh ini belum menerima usulan maupun tahapan Pilkada yang disusun KPU maupun ekseutif. Tapi nanti kalau proposal dan tahapannya sudah masuk di dewan, pasti akan kita bahas itu," pungkasnya.
