Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan, pendekatan ekonomi hijau (Green Economy) dalam pembangunan menjadi suatu yang penting untuk diimplementasikan, khususnya dalam menata pemukiman penduduk.
"Namun ironisnya selama ini pembangunan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, namun tidak diiringi dengan nilai susutnya sumber daya alam (deplesi) dan rusak atau tercemarnya lingkungan (degradasi)," kata Cornelis, ketika membuka rapat koordinasi teknis (SKPD) pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, di Pontianak, Selasa.
Dirinya menuturkan, pemerintah daerah perlu menata pemukiman yang layak bagi kehidupan masyarakat, sebab masih ada masyarakat tinggal di tempat yang tidak layak.
"Kawasan di Kalbar masih bagus sehingga masih mudah ditata dan dirancang sedemikian rupa. Sehingga diharapkan masyarakat bisa tinggal di pemukiman yang layak ditinggali," tuturnya.
Namun, sayangnya, kata Cornelis, justru masyarakat terkadang tidak memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya. Dicontohkannya di bekas areal penambangan emas tanpa izin di daerah Mandor, Kabupaten Landak.
"Kita bisa lihat sendiri, areal tersebut, banyak mengandung bahan-bahan berbahaya. Namun masyarakat malah memilih tinggal di kawasan tersebut," katanya.
Begitu juga di daerah perkotaan. Ia menilai sudah tidak layak ditinggali sebab dalam hujan dalam hitungan jam saja sudah menyebabkan beberapa kawasan terendam air.
"Dimana gorong-gorongnya, dimana orang membuang kotorannya. Ada tidak terowongan yang bisa mengalirkan air tanpa banjir," tuturnya.
Karena itulah ia mengingatKan jika persoalan lingkungan tidak dianggap remeh. Semua pihak juga dituntut keterlibatannya untuk menjaga lingkungan tempat tinggal.
"Ini menjadi PR bersama bagi kita, agar ke depan bagaimana menata ini agar layak. Jadi bukan daerah yang tidak layak dijadikan sebagai pemukiman," kata dia.
