Dinas Koperasi Kalbar Terus Pantau Perkembangan UKM

Pontianak (Antara Kalbar) - Dinas Koperasi UMKM Kalimantan Barat mengungkapkan terus melakukan pemantauan dan memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha kecil menengah (UKM) guna mendorong agar UKM Kalbar khususnya di perbatasan bisa berkembang dan maju.

"Pelaku usaha di Kalbar saat ini bisa berkonsultasi dan sebagainya dengan Pusat Lembaga Usaha Terpadu atau PLUT yang dibentuk dinas. PLUT berfungsi sebagai `dokter` bagi UMKM dan semua dalam berbagai hal yang dapat dibahas di situ," ujar Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi Kalbar, Hendry Amin saat menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Peluang ekonomi perbatasan pasca dibukanya tiga pintu PLBN yang digelar di Pontianak, Rabu.

Saat ini dikatakannya ada beberapa persoalan yang dihadapi UMKM di perbatasan. Menurutnya masyarakat perbatasan masih tergantung dengan produk negara tetangga terutama sembako.

"Kemudian produk UMKM setempat dijual ke negara tetangga dan berganti kemasan. Selanjutnya saat ini masih kurangnya program yang menyentuh langsung UMKM di daerah perbatasan," kata dia.

Dari persoalan yang ada sejumlah strategi dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kalbar dalam mengatasi permasalahan UMKM di perbatasan tersebut. Ia mencontohkan seperti Kementerian Koperasi dan UKM membuka kesempatan yang luas kepada Kabupaten yang memiliki batas langsung dengan negara tetangga untuk mengajukan pembangunan pasar tradisional untuk mengembangkan produk unggulan dan produk UKM setempat sehingga dapat bersaing dengan produk negara tetangga.

"Kementerian masih menunggu dan masih membuka seluasnya kabupaten mengajukan hal tersebut. Yang penting ada 3 item, proposal, DED, dan hibah pemerintah Kabupaten bahwa lahan tersebut untuk pembangunan pasar dan kami akan memperkuat proposal itu," paparnya.

Terkait program tersebut kata dia pihaknya sudah mensosialisasikan di seluruh kabupaten yang berbatasan yang langsung dengan Malaysia.

"Kemudian ada pembiayaan UKM perbatasan agar barang-barangnya dipromosikan yang biayanya dari kementerian juga sudah kami informasikan ke kabupaten. Harapan kita ingin menarik pedagang luar ke kita, bukannya kita ke luar. Tentunya bukannya ringgit yang digunakan tapi rupiah, itu yang akan kita coba bangun," katanya.


(U.KR-DDI/N005)