Pemkab Landak Lakukan Terobosan Layanan Administrasi Kependudukan

Pontianak (Antara Kalbar) - Bupati Landak Karolin Margret Natasa terus melakukan berbagai terobosan dalam peningkatan layanan terhadap masyarakat termasuk di bidang administrasi kependudukan.

"Saya mencoba untuk melakukan kerja nyata bagi masyarakat dan saya bersyukur kinerja saya ini didukung oleh pegawai yang ada di Dinas Dukcapil dan instansi terkait lainnya. Semua ini kita lakukan agar masyarakat bisa semakin dekat dan merasakan kehadiran pemerintah, terutama dalam percepatan layanan kependudukan," kata Karolin di Ngabang, Kamis.

Dia menjelaskan, adapun inovasi layanan kependudukan yang dilakukannya antara lain, dengan program Sistem Informasi Pendaftaran Kependudukan secara Online yang dilengkapi dengan Hotline pengaduan.

Kemudian SMS Gateway (informasi langsung tentang kepemilikan adminduk), pelayanan cepat akte lahir berbasis jaringan internet bagi bayi yang lahir di RSUD Landak, peluncuran website Disdukcapil, pelayanan KK terpadu (percepatan pemberian KK kepada pasangan baru pasca menikah secara Islam di Landak) dan pemanfaatan data kependudukan melalui aplikasi Warehouse (Bank Data).

"Kenapa kita mengutamakan percepatan layanan administrasi kependudukan, karena kita tahu betul, pengelolaan administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dan amat berperan dalam pembangunan di Landak," tuturnya.

Mantan Anggota DPR itu menjelaskan, melalui sistem administrasi kependudukan, dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk serta kondisi suatu daerah.

Disamping itu, semakin penting dan strategisnya bidang administrasi kependudukan sejak diterbitkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

"Undang-undang tersebut memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di Bidang Administrasi Kependudukan," katanya.

Jika pemerintah mengetahui data rill dari kependudukan, kata Karolin, maka akan lebih mudah dalam memprogramkan berbagai agenda pembangunan.

"Sementara jika data kependudukan tidak valid, sama saja kita dengan menghamburkan garam ke lautan, dimana programnya tidak bisa tepat sasaran," kata Karolin.

(KR-RDO/T011)