Pontianak (Antaranes Kalbar) - Bupati Sambas Atbah Romin Suhairi, meminta dorongan Pemprov Kalbar untuk membantu pembangunan jembatan diatas Sungai Sambas Besar.
"Pembangunan jembatan itu menjadi kebutuhan penting karena menjadi satu-satunya akses penghubung dengan tujuh kecamatan di seberang Sambas. Untuk membangun jembatan tersebut, kita membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar makanya kita meminta bantuan Pemprov untuk meloby ke pusat guna pembangunan jembatan ini," kata Atbah saat melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riadmadji di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, jika jembatan itu bisa dibangun, maka akan ada tuju kecamatan yang terhubung. Selama ini penghubung hanya mengandalkan alat angkut sederhana dan feri. Jika dalam kondisi yang padat, maka terjadi antrean penyeberangan di kedua wilayah.
"Kami memandang pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar ini urgent karena pada momen-momen tertentu antrian panjang kendaraan yang menyeberang," katanya.
Atbah mengusulkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan jembatan bersumber dari APBN Perubahan 2018. Ia berharap bisa direalisasikan karena mengingat perjuangan agar jembatan ini dibangun sudah 15 tahun berjalan.
"Harapannya bisa direalisasikan karena sudah diperjuangkan sejak 15 tahun lalu. Apalagi jembatan ini sangat urgen dan akan menjadi masalah di kemudian hari ketika feri yang difungsikan untuk penyeberangan rusak," tuturnya.
Sejumlah langkah sudah dilalui menuju pembangunan. Seperti Feasibility Study yang sudah dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Begitu juga dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sudah dilakukan tahun 2017.
"Kemudian, Dettail Engineering Design (DED) juga selesai tahun yang sama. Jadi sudah siap dan langkah selanjutnya tinggal menunggu pendanaannya, tapi jangan jadikan jualan politik di tahun pilkada, karena ini cita-cita masyarakat untuk infrastruktur dan pemerintah wajib membangunnya," kata Atbah.
Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Kalimantan Barat Ahi mengatakan rencana pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar ini sudah masuk dalam pembahasan Musrenbang 2017.
"Pada Musrenbang tahun 2017 sudah dibahas. Hanya masalah di aspek teknis yaitu di UPJM.. Dimana dalam studi kelayakan juga melibatkan UPJM," kata Ahi.
Selain itu, Ahi juga berharap Bappeda Provinsi mendapat informasi atau tembusan terkait dengan rencana ini. Paling tidak ketika kami terima informasi itu, maka ketika dirumuskan Bappeda juga bisa bergerak," tuturnya.
(KR-RDO/N005)
