Pemkot Pontianak luncurkan e-monev

    Pontianak  (Antaranews Kalbar) - Pemerntah Kota Pontianak, Rabu, meluncurkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik (e-Monev), yakni aplikasi berbasis website dalam memonitoring kepatuhan standar pelayanan publik di kota itu.
    Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yuni Rosdiah di Pontianak, mengatakan peluncuran e-Monev ini dalam rangka pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. 
    Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat itu harus memenuhi variabel standar pelayanan publik. "Jadi ada sembilan variabel yang harus dipenuhi, dari mulai standar pelayanan sampai atribut yang digunakan oleh petugas pelayanan. Setiap tahun kita akan monitor artinya kepatuhan seluruh unit kerja dengan nilai tertinggi 100," ujarnya.
    Ia menambahkan, dengan dibangunnya sistem ini, pihaknya dapat memonitor setiap unit kerja apakah sudah mematuhi standar pelayanan publik sesuai UU Pelayanan Publik atau belum. 
    Apabila terdapat OPD atau unit kerja yang belum memenuhinya, maka pihaknya akan memberikan tanggapan. Mekanisme penggunaan e-Monev ini, lanjut Yuni, masing-masing unit kerja mengupload standar pelayanan di dalam sistem e-Monev. "Kamudian tim e-Monev di tingkat Kota Pontianak akan menchecklist atau memberikan penilaian sehingga otomatis nilainya akan keluar. Dengan demikian kami akan tahu standar pelayanan mana yang dipenuhi," ujarnya.
    Melalui aplikasi ini pula masyarakat bisa melihat informasi pelayanan publik yang ada di Pemkot Pontianak. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan website resmi Pemkot Pontianak, yakni organisasi.pontianakkota.go.id/emonev, dan website Gencil. 
    Masyarakat bisa melihat standar pelayanan publik seperti apa. "Contoh ketika dia ingin tahu berapa lama membuat KTP lihat saja standar layanan Disdukcapil maka bisa mengetahui kapan selesainya, dan prosesnya seperti apa. Jadi tinggal buka saja ke OPD manapun asalkan mereka sudah mengpload maka bisa melihat semuanya dengan gampang," jelas Yuni.
    Seluruh standar pelayanan termuat di e-Monev. Namun apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai maka bisa melaporkannya melalui aplikasi Gencil. 
    Dengan masuknya laporan tersebut, maka tindak lanjut yang dilakukan pihaknya adalah memberi teguran kepada OPD atau unit kerja bersangkutan untuk memperbaiki pelayanannya. "Tidak hanya standar pelayanan publik, OPD dan unit kerja juga mengupload hasil pengaduan per bulan," katanya.
    Adapun jumlah total layanan yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak sekitar 500-an untuk seluruh OPD. OPD yang paling banyak layanan publiknya adalah RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak. Sedangkan unit kerja yang berkaitan dengan pelayanan publik berjumlah 99 unit kerja, termasuk BUMD seperti PDAM, dan Bank Pasar.
    Sementara itu, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menilai pelayanan publik yang baik, cepat, transparan dan mudah itu sudah menjadi tuntutan zaman. Untuk mencapai hal tersebut, diakuinya IT sangat dibutuhkan dalam mewujudkannya.
    "Semua itu tergantung dengan disiplin aparaturnya, sehebat apapun sistem yang kita bangun tetapi kalau tidak disiplin maka itu semua tidak akan berjalan baik," katanya.