Timika (Antaranews Kalbar) - Dinas Kesehatan Provinsi Papua, mengakui layanan pemeriksaan HIV-AIDS di sejumlah kabupaten pedalaman masih sangat terbatas, bahkan ada kabupaten yang hingga kini belum memiliki layanan.
Kepala Seksi HIV-AIDS dan IMS pada Dinkes Papua, Rindang Pribadi Marahaba di Timika, Senin, mengatakan ada beberapa kabupaten di pedalaman Papua yang sebelumnya memiliki fasilitas layanan pemeriksaan HIV-AIDS kini sudah tidak aktif lagi seperti di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Mamberamo Raya.
Sementara di beberapa kabupaten pedalaman Papua lainnya seperti Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan lainnya hanya memiliki satu atau dua fasilitas layanan pemeriksaan HIV-AIDS.
"Penyebaran layanan pemeriksaan HIV-AIDS belum merata di Papua. Ada kabupaten yang memiliki banyak sekali layanan pemeriksaan HIV-AIDS, seperti Mimika yang memiliki lebih dari 20 fasilitas. Begitu juga di Jayawijaya, Merauke ataupun Jayapura. Tapi kalau di pedalaman, sangat terbatas," jelasnya.
Dengan kondisi seperti itu, katanya, fasilitas layanan pemeriksaan HIV-AIDS di kabupaten pedalaman Papua tidak bisa maksimal mencari dan menemukan kasus baru untuk dapat ditangani.
Rindang menegaskan perlu mengubah paradigma atau cara pandang terhadap kasus HIV-AIDS bukan lagi sebagai penyakit mematikan atau hal yang memalukan keluarga, namun sebagai penyakit kronis yang bisa dikelola.
"Masyarakat sebetulnya tidak perlu malu untuk mengetahui status HIV melalui pemeriksaan. Sebab dengan mengetahui sejak awal kasus HIV positif pada tubuh seseorang maka semakin cepat untuk dapat dikelola yaitu dengan menerima serta mengonsumsi obat ARV (anti retro viral) secara teratur," kata Rindang.
Upaya penanggulangan masalah HIV-AIDS di Papua, katanya, mengalami banyak kendala terutama menyangkut kondisi geografis yang sebagian besar sulit terjangkau.
Di sisi lain, katanya, pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota memiliki pemahaman yang berbeda dalam mengelola kasus HIV-AIDS di wilayahnya masing-masing.
Hal itu tergambar secara jelas dari kebijakan alokasi anggaran dalam rangka menunjang upaya penanggulangan masalah HIV-AIDS.
Terhadap kondisi tersebut, Dinkes Papua terus mendorong dan membantu terutama kabupaten-kabupaten pedalaman yang memiliki fasilitas layanan pemeriksaan HIV-AIDS dalam jumlah terbatas agar menambah fasilitas tersebut serta memberikan pelatihan kepada petugas kesehatan agar siap menjadi pusat layanan pemeriksaan HIV-AIDS sekaligus layanan pemberian obat ARV.
"Fasilitas tersebut harus lengkap, harus ada dokter, harus ada perawat, petugas farmasi, petugas lab dan petugas pencatatan dan pelaporan," ujar Rindang.
Dalam waktu dekat, Dinkes Papua akan melatih para petugas dari salah satu rumah sakit di Kabupaten Mamberamo Raya dalam penanganan pemeriksaan HIV-AIDS.
Berdasarkan data yang dilaporkan ke Dinkes Papua, selama periode Januari-Juni 2018 tercatat ditemukan sebanyak 2.003 kasus baru HIV-AIDS.
Hingga Juni 2018, tercatat sebanyak 37.991 warga Papua terinfeksi HIV-AIDS.
Kasus terbanyak ditemukan di wilayah Nabire dan beberapa kabupaten di Papua seperti Jayawijaya, Mimika dan Jayapura.
Selama tiga tahun terakhir sejak 2016, kasus HIV positif yang ditemukan di Provinsi Papua berkisar pada angka 4.000-an kasus atau positif rate-nya mencapai 3,9 persen.
Papua dibebani target untuk dapat membongkar sekitar 70-an ribu kasus HIV-AIDS dari sebuah fenomena gunung es, dimana kasus yang muncul atau yang dilaporkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi.
