Sutarmidji gandeng KPK kebut penyusunan APBD 2019
Rabu, 5 September 2018 16:17 WIB
Jakarta (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sesuai dengan visi dan misi yang dia dan Ria Norsan susun.
"Sudah banyak hal yang harus kita kerjakan terkait dengan kondisi sekarang misalnya seringnya kebakaran hutan, angka kemiskinan yang masih tinggi dan IPM (indeks pembangunan manusia) masih di posisi 29 sehingga kita harus mempersiapkan untuk menyusun APBD 2019 agar visi misi gubernur-wakil gubernur terpilih bisa menjawab masalah," kata Sutarmidji di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Pada hari ini Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji-Ria Norsan untuk periode 2018-2023 di Istana Negara Jakarta.
"Kalau karhutla (kebakaran hutan dan lahan) kita akan jalankan Inpres yaitu stek kanal dan sumur pompa untuk mencegah kebakaran karena gambut harus diguyur banyak air agar asapnya tidak banyak," tambah Sutarmidji.
Menurut Sutarmidji, kedalaman gambut di Kalimantan Barat mencapai sembilan meter sehingga penanganannya harus simultan.
"Topografi juga harus ada, jadi ketika karhutla terjadi harus diguyur air. Selama ini tidak ada topografi jadi tidak efisien penanganannya," ungkap Sutarmidji.
Mantan Wali Kota Pontianak itu mengaku pernah mengeluarkan Perwa bagi mereka yang membakar lahan dengan sengaja maka lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun dan bila tidak sengaja membakar maka lahan itu tidak boleh digunakan selama tiga tahun.
"Saya jadi wakil wali kota 4,5 tahun, wali kota 10 tahun, transparansi anggaran itu penting. Masyarakat harus tahu anggaran untuk apa saja dan harus mengawasi juga, jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah bahkan cenderung membuat proyek-proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi masyarakat," jelas Sutarmadji.
Ia pun mengaku sudah meminta bantuan pendampingan KPK dalam pembahasan APBD 2019 itu