Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalbar gencar melakukan sosialiasi Gerbang Pembayaran Nasinal (GPN) di Kabupaten Kubu Raya (KKR) agar masyarakat daerah tersebut dapat menerapkan dan menikmati sejumlah keuntugan dalam pengunaan kartu debit atau kredit yang sudah berlogo GPN.
"Sosialisasi digelar agar masyarakat paham manfaat GPN dan segera menukarkan kartu debet atau kredit yang belum berlogo GPN tersebut," ujar Kepala KPw BI Kalbar di Pontianak, Jumat.
Ia memaparkan bahwa GPN merupakan sebuah sistem yang terdiri atas "standard, switching dan services". Ketiga sistem dalam GPN tersebut dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
"GPN sebagai pemersatu pembayaran nasional dan kedaulatan sistem pembayaran Indonesia," papar dia.
Menurutnya dengan menggunakan kartu yang sudah berlogo GPN maka nasabah mendapat sejumlah manfaat di antaranya lebih aman menggunakan sistem dalam negeri, biaya admin lebih murah, dapat digunakan di mesin EDC bank manapun yang berlogo GPN dan keuntungan lainnya.
"Jadi dengan sejumlah manfaat dan keuntungan dengan GPN maka kita ajak masyarakat untuk menukarkan kartunya yang belum berlogo GPN tersebut," ajak dia.
Dalam kegiatan yang digelar di Gedung Serba Guna Santo Thomas, KKR tersebut hadir juga Anggota Komisi XI DPR RI, G. Michael Jeno dan Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus.
Pada kesempatan itu Jeno mengatakan bahwa hadirnya GPN merupakan bagian dari untuk mewujudkan kedaulatan sistem pembayaran Indonesia.
"Untuk itu kita sangat mendorong dan mendukung KPw BI Kalbar untuk mensosialisasikan dengan gencar GPN. Sehingga dalam penerapannya oleh masyarakat lebih maksimal," kata dia.
Sementara itu, Wakil Bupati KKR, Hermanus sangat mengapresiasi KPw BI Kalbar yang aktif melakukan sosialisasi GPN kepada masyarakatnya.
"Kita sangat mengapresiasi dan mendukung sosialisasi ini. Ini juga tentu bagian dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan karena materi yang disampaikan mancakup banyak hal. Sehingga masyarakat diberikan wawasan dengan baik dan banyak," jelas dia.
Hermanus menyebutkan apa yang dilakukan selaras dengan komitmen pemerintah KKR. Saat ini menurutnya KKR sudah memilimi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
"Kita satu - satunya kabupaten di Kalbar yang memiliki TPAKD. Itu komitmen kita untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di KKR," kata dia.Budi Suyanto
