Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Prof Udiansyah mengungkapkan, sampai saat ini belum ada dosen di Pulau Kalimantan yang berakreditas cukup baik.
"Dari 3.555 dosen yang ada di Perguruan Tinggi di Pulau Kalimantan belum ada yang mempunyai akreditas yang cukup baik," kata Prof Udiansyah, di Pontianak, Rabu.
Terkait hal itu, pada Senin (17/12), dirinya bersama 44 orang pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kalbar melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji untuk bekerjasama meningkatkan SDM dosen dan perguruan tinggi yang ada di provinsi itu.
Udiansyah mengungkapkan 44 PTS yang ada di Kalbar tidak ada akreditas yang unggul, bahkan secara umum PTS di Pulau Kalimantan belum ada yang mempunyai akreditas yang unggul, sehingga perlu adanya penambahan SDM yang berkompeten untuk meningkatkannya.
"Dengan adanya pertemuan ini, LLDIKTI memfasilitasi antara pihak PTS dan Pemerintah Provinsi Kalbar dan dapat menjalin kerjasama yang baik," tuturnya.
Dirinya pun melihat Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar masih rendah, maka dengan adanya kerjasama ini antara PTS dan Pemerintah Provinsi bisa meningkatkan IPM di Kalbar.
"IPM Kalbar saat ini berada di posisi 29, padahal seiring tingkat pendidikannya baik maka bisa mendongkar IPM di Kalbar lebih meningkat jika perguruan tinggi baik negeri dan swasta bisa meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji membenarkan bahwa IPM di Kalbar jauh tertinggal dengan provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan.
Untuk itu dirinya mendorong di setiap kabupaten dan kota harus memiliki perguruan tinggi.
Seperti di Kabupaten Ketapang yang memiliki politeknik serta di Kabupaten Sambas. Mereka meminta untuk di negerikan tapi ia beranggapan jika sudah menjadi perguruan tinggi negeri nantinya tidak ada percepatan kualitas di perguruan tinggi swasta.
"Mulai tahun depan tenaga apapun harus memiliki sertifikasi, jadi baik itu dosen atau tenaga lainnya harus memiliki sertifikasi. Dan kita dukung dengan cara meminta untuk dana CSR mereka mensupport perguruan tinggi swasta di kabupaten tersebut yang memiliki perguruan tinggi," kata Sutarmidji.
