Singkawang optimalkan radio pendidikan untuk sosialisasi program

Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie berharap, lembaga penyiaran publik lokal radio Swara Pendidikan Singkawang (Rapensi) segera beroperasi kembali untuk mengoptimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan program pendidikan di daerah itu.

"Melalui media radio ini selain menyajikan informasi yang aktual di sekitar masalah pendidikan juga memuat rubrik berita daerah, informasi pembangunan, penyuluhan/penerangan program dari berbagai instansi, hiburan dan wadah ekspresi bagi insan pendidikan, terutama guru dan siswa," katanya di Singkawang, Senin.

Untuk mengoptimalkan peranan Rapensi, pihaknya sudah mengusulkan raperda penguatan keberadaannya. Raperda tersebut sudah dibahas bersama DPRD setempat.

"Berdasarkan hasil pengamatan bahwa setelah radio tersebut beroperasi selama kurang lebih satu tahun (2018-2019) menunjukkan minat masyarakat, terutama di kalangan komunitas pendidikan yang sangat antusias terhadap siaran radio Rapensi," katanya.

Dia menjelaskan pemanfaatan radio dewasa ini lebih luas dibandingkan dengan pada masa lalu, karena untuk mengakses siaran radio dapat menggunakan perangkat IT, seperti internet, gawai, radio mobil, dan "audio streaming".

"Bahkan daya jangkauannya menjadi sangat luas. Melihat perkembangan radio siaran di kota-kota besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri pada akhir-akhir ini, trennya cenderung meluas, bahkan menjadi lahan bisnis yang sangat subur dan menguntungkan, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi manfaat sosialnya," katanya.

Tjhai Chui Mie menyebutkan seperangkat alat radio penyiaran sehingga Rapensi bisa beroperasi sejak 1 Januari 2018, antara lain satu unit power dan exiciter, mixer dua komputer, dan satu antena/menara radio setinggi 30 meter.

Prasarana berupa studio menggunakan salah satu bangunan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang terdiri atas ruang siaran, produksi, dan perangkat.

Ia menjelaskan setiap program dan kegiatan pemerintahan yang berlangsung secara berkelanjutan pasti membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, seperti personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumen.

Namun, katanya, pengelolaan sumber daya tersebut, harus cermat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Artinya, sejak Rapensi beroperasi selama kurang lebih satu tahun, APBD hanya membiayai pembelian peralatan studio dan rehabilitasi bangunan studio," katanya.

Untuk gaji dan upah pegawai, katanya, masih belum dibiayai atau bersifat sukarela, sedangkan biaya operasional berupa listrik, internet, dan telepon masih memanfaatkan fasilitas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang diangkat menjadi penyiar dan operator Rapensi dari kalangan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para guru dan tenaga kependidikan yang memiliki hobi, hasrat menyalurkan aktualisasi diri, dan dedikasi yang cukup tinggi," kata Tjhai Chui Mie.