Wakil Bupati Sambas minta Dana Desa di kawasan perbatasan dinaikkan

Sambas, Kalbar, (ANTARA) - Wakil Bupati Sambas Hairiah meminta pemerintah pusat menaikkan anggaran Dana Desa untuk kawasan perbatasan seperti di daerahnya.

"Kabupaten Sambas belum lama ini telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pencapaian tersebut akan menjadi modal dasar untuk meyakinkan semua pihak, baik itu lembaga ataupun kementerian," katanya di Sambas, Kamis.

Ia menjelaskan pembangunan di Kabupaten Sambas masih terus dilakukan bahkan dimulai dari tingkat desa.

Baca juga: Hairiah apresiasi pemerintah pusat perhatikan program pertanian

"Kita sedang membangun sedemikian rupa dari tingkat desa dengan anggaran desa, kemudian dengan geliat desa, badan usaha yang ada di desa, kemudian dengan aktivitas masyarakat menggali sumber daya alam yang ada dan daerah kita wilayah perbatasan. Adalah wajar kalau Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian kepada Kabupaten Sambas, karena kita sebagai wilayah perbatasan yang patuh," kata dia.

Sebagai daerah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga, katanya, Sambas mampu menjaga wilayah terdepan, bekerja sama dengan semua pihak, dalam hal ini TNI dan kepolisian.

"Kemudian seluruh masyarakat di semua lini, termasuk masyarakat di perbatasan yang menjaga wilayah perbatasan dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," kata dia.

Baca juga: Hairiah ajak pelajar hindari narkoba

Dibandingkan dengan Pulau Jawa, katanya, pembangunan infrastruktur Kabupaten Sambas, khususnya perbatasan, masih jauh ketertinggalannya.

"Memang jalan nasionalnya bagus, tapi kita harus melihat sisi kiri kanan setelah jalan nasional, seperti jalan desa, jalan kecamatan itu masih perlu perhatian," kata dia.

Hairiah juga meminta adanya perhatian pemerintah pusat terkait dengan pasokan listrik untuk daerah perbatasan itu agar tidak membeli listrik dari Malaysia.

"Juga termasuk infrastruktur listrik, jangan sampai kita membeli listrik dari Malaysia, ini merupakan harkat dan martabat bangsa. Jadi tolong sekali lagi kepada pengambil kebijakan pemerintah Indonesia, lihat kami di Kabupaten Sambas," katanya.