Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menekankan kepada Dinas Pertanian setempat agar mampu menjadikan provinsi itu swasembada beras pada tahun 2020.
"Ini harus kita lakukan beras di Provinsi Kalbar agar tidak menjadi salah satu penyumbang inflasi. Makanya, tahun 2020, Beras Kalbar harus mandiri, harus swasembada beras," katanya di Pontianak, Rabu.
Terkait hal itu, dirinya juga meminta kepada Dewan Ketahanan Pangan untuk tidak menjadikan beras dalam setiap bulannya sebagai penyumbang inflasi.
"Mulai Tahun depan, jangan lagi beras menjadi penyumbang inflasi. Stok pangan Provinsi Kalbar ada 2.000 ton, seharusnya hasil dari pertanian kita mampu membuat kita mandiri akan pangan dan tidak lagi mendatangkan beras dari luarm," tuturnya.
Kemudian dirinya juga meminta kepada Dewan Ketahanan Pangan harus menjadikan data sebagai penyimbang dalam penyedian bibit yang tidak berlebihan.
Saat ini, masih kata mantan Wali Kota Pontianak, harus ada keseriusan dalam mengurus ketahanan pangan. "Masalah dalam pengurusan pangan masih tidak serius saja," sesalnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Kalbar Heronimus Hero mengungkapkan pihaknya akan meningkatkan produktifitas pangan untuk mengejar capaian kemandirian pangan.
Namun, terkait larangan beras masuk ke Kalbar, pihaknya mengaku sulit membendung atau melarang para pelaku usaha eksportir maupun importir beras dari luar daerah Kalbar.
"Sebenarnya itu mungkin signal saja supaya kita meningkatkan produksi, tapi momen itu agak berat. Kenapa, karena tidak ada wewenang melarang petani untuk membeli beras di Jawa. Karena, prinsip berdagang selama masih bisa mendapat untung dari mereka tentu cenderung beli disana. Itu faktor pertama kenapa beras luar itu masuk," katanya.
Namun, dirinya tidak menampik, jika data 97.000 ton beras itu benar jika disetarakan dengan konsumsi Kalbar untuk dua bulan dan bicara dagang biasanya untuk stok.
