Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan kepada semua organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi itu untuk melakukan transparansi publik dan tidak takut memberikan informasi kepada media.
"Saya rasa 95 persen kegiatan yang ada di SKPD termasuk penganggaran itu boleh dipaparkan kepada media untuk diketahui oleh publik. Jadi jangan takut memberikan informasi kepada media," kata Sutarmidji saat melakukan pertemuan dengan sejumlah media yang ada di Pontianak, Senin.
Menurutnya, saat ini Pemprov Kalbar sudah melakukan keterbukaan informasi kepada publik, salah satunya adalah dengan membuat Data Analytic Room, sehingga semua pihak bisa mengakses berbagai data dan informasi yang diperlukan.
"Untuk itu, saya minta kepada semua SKPD untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh media dan masyarakat yang membutuhkan. Setiap melakukan kegiatan, harus dipublikasikan, apa lagi yang menyangkut pada pembangunan sehingga biar masyarakat tahu apa yang kita lakukan," tuturnya.
Terkait keterbukaan tersebut, Sutarmidji menyatakan tahun anggaran 2020, pihaknya akan membedah APBD Kalbar, karena apa yang dibuat, dan apa yang dibelanjakan dalam APBD tersebut, semuanya harus diketahui masyarakat.
"Informasi yang disembunyikan, biasanya ada masalah. Tak perlu disembunyikan kalau tak ada masalah. Kecuali aturan UU tak boleh, sepanjang tak langgar UU, silakan," kata Sutarmidji.
Kemudian mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini juga meminta kinerja SKPD di lingkup Pemprov Kalbar yang masih lamban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kinerja.
"Saya ingin semuanya transparan, semuanya cepat, karena itulah bukti daya saing kita. Kalau kita lamban berikan pelayanan, maka kinerja juga lamban dan tak ada daya saing kita," jelasnya.