Kalbar kekurangan APD dan kit tes cepat

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan masih kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan oleh para perawat di RSUD yang menangani pasien COVID-19 dan kit tes cepat.

"Kalbar sedang membeli Alat Pelindung Diri (APD) bagi para perawat dan dokter. Untuk jumlah yang ada saat ini masih kurang. Kita masih butuh banyak APD untuk tenaga medis kita," kata Sutarmidji saat rapat secara daring bersama seluruh bupati/wali kota se-Kalbar di Pontianak, Selasa.

Dia akan mencari sebanyak-banyaknya APD dan kit tes cepat (rapid test) untuk menjaga tenaga medis dan memastikan dengan cepat kondisi masyarakat.

"Kita sudah beli dan sedang dipesan. Untuk saat ini baru dapat 1.400 alat tes cepat yang dibeli, sedangkan lainnya mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dan pengusaha," katanya.

"Saya minta kepada pemerintah daerah yang sudah mendapatkan kit tes cepat tersebut agar bisa segera digunakan dan jangan disimpan. Ini perlu cepat, agar bisa segera tahu berapa banyak masyarakat yang terpapar dan tidak menjangkiti masyarakat lainnya," kata Sutarmidji.

Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi tindakan pemerintah kabupaten dan kota yang telah menyediakan tempat isolasi dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kalbar secara tepat dan cepat.

Sutarmidji berharap Pemerintah Daerah segera melibatkan Kepala Desa dan Kepala Dusun di setiap daerah dalam program Desa Siaga, guna melakukan pencegahan penularan COVID-19 terhadap masyarakat.

"Saya juga minta Pemerintah Daerah terus melibatkan RT, RW, kepala dusun dan kepala desa semuanya harus terlibat di dalam konsep Desa Siaga. Inilah waktunya dimana mewujudkan Desa menjadikan Desa Mandiri yang sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan lingkungannya baik sehingga jika terjadi kasus seperti ini lebih mudah untuk menanganinya," tuturnya.

Pada rapat tersebut, dirinya juga meminta setiap kepala daerah kabupaten dan kota terus  berkoordinasi agar mengetahui masyarakatnya yang terpapar virus tersebut.

"Saya minta kepala daerah kabupaten dan kota untuk kordinasi antar kepala daerah, sebab saat ini temukan masyarakat yang positif COVID-19 yang tinggal di suatu kota dan membawa virus tersebut ke kota lainnya tanpa disadari. Ini yang perlu dikoordinasikan antar kepala daerah agar tidak menularkan virus tersebut di daerah lain," kata Sutarmidji.*

Baca juga: BUMN Kalbar serahkan bantuan APD penanganan COVID-19
Baca juga: Gabungan BUMN di Kalbar sinergi tangani COVID-19Baca juga: Kementerian BUMN berjuang siapkan APD untuk garda depan COVID-19