Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah senilai total Rp10 triliun selama periode Januari-April 2020 untuk meringankan beban masyarakat dari dampak COVID-19.
"Saat menyalurkan bantuan sosial tersebut, kami selalu menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19," kata Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Minggu.
Ia merinci bansos tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp5,4 triliun kepada 3,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 411 kabupaten dan kota di Indonesia.
Selain itu, bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 6,4 juta KPM atau senilai Rp 4,6 triliun di 123 kabupaten dan kota di Tanah Air.
Meski dalam situasi pandemi, lanjut dia, bukan berarti penyaluran bansos ikut terhenti namun tetap disalurkan karena wabah itu sudah menekan perekonomian yang berimbas khususnya kepada masyarakat ekonomi kecil.
Sebagai mitra perbankan digital dalam penyaluran bansos, kata dia, bank BUMN ini sejak 2016 bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyalurkan dana bansos termasuk dalam situasi pandemi virus corona jenis baru saat ini.
Tahun 2016, BNI menyalurkan dana PKH kepada satu juta KPM sebesar Rp313 miliar, kemudian pada 2017 kepada 2,7 juta KPM senilai Rp5 triliun, selanjutnya tahun 2018 kepada 3,7 juta KPM sebesar Rp7,1 triliun, dan pada 2019 kepada 4,1 juta KPM senilai Rp12,4 triliun.
Sedangkan untuk BPNT sepanjang 2017, BNI menyalurkannya kepada 717 ribu KPM Rp948 miliar, kemudian 2018 senilai Rp8,4 triliun kepada 6,3 juta KPM, dan pada 2019 menyentuh 6,9 juta KPM sebesar Rp9,1 triliun.
Dalam penyalurannya, bank pelat merah ini mengenalkan kemudahan menggunakan teknologi perbankan untuk menajamkan penyaluran bansos PKH agar bisa dilakukan secara nontunai.
Tujuannya agar dana yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu hingga tepat administrasi dengan menghadirkan kartu combo yang berfungsi sebagai tabungan dan sekaligus sebagai dompet atau kartu keluarga sejahtera (KKS).
Untuk mempermudah transaksi, pihaknya menginisiasi digitalisasi warong elektronik menjadi agen bank atau Agen46 dengan penempatan mesin transaksi elektronik (EDC).
Dengan begitu, program ini menjadi akurat karena secara teknologi mengharuskan KPM membelanjakan dana bansos hanya untuk pembelian sembako, bukan rokok atau pulsa telepon seluler.
Selain itu, dengan sistem elektronik tersebut diharapkan literasi keuangan semakin meningkat.
