Sintang, Kalbar (ANTARA) - Bupati Sintang, Jarot Winarno menyatakan Kabupaten Sintang siap melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.
Sebagai bentuk persiapan menggelar Pilkada, Pemkab Sintang rapat koordinasi kesiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, Rabu (10/6).
Rapat tersebut menegaskan, Pemkab Sintang, KPU Kabupaten Sintang, Bawaslu Kabupaten Sintang, Polres Sintang dan Jajaran TNI siap melaksanakan pilkada Kabupaten Sintang pada 9 Desember 2020 mendatang.
"Presiden, Kemendagri, dan DPR RI tetap akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan alasan menjaga konsistensi berdemokrasi 5 tahun sekali. Alasan lain, soal penanganan penyebaran virus corona yang masih diperlukan langkah yang kuat dan stratetgis. Ada 240 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatan pada 17 Februari 2021. Maka kekosongan kepemimpinan di daerah dikhwatirkan mengganggu perang dengan corona. Pemerintah pusat maunya jangan sampai diisi oleh pejabat bupati,” kata Bupati Sintang, Jarot Winarno.
Jarot menegaskan, pada 15 Juni seluruh tahapan akan diaktifkan.
"Saya yakin aman dari COVID-19 jika kita semua disiplin dengan protokol kesehatan. Kerja gugus tugas penanganan virus corona di Kabupaten Sintang akan menjadi lebih ekstra. Pemerintah pusat sudah memutuskan pilkada 9 Desember 2020 harus dilaksanakan. Daerah wajib melakukan persiapan dengan tetap menjalankan secara ketat protokol kesehatan," tegas Jarot.
Soal kekurangan dana, lanjut Jarot, akan ada anggaran tambahan dari APBN untuk pengadaan APD petugas di Pilkada nanti. Pemkab Sintang siap membantu APD untuk tim KPU sampai anggaran pembelian APD oleh KPU sudah tersedia. Gedung yang akan dipakai pada tahapan pilkada harus di semprot desinfektan. Pemerintah pusat menargetkan 77 persen pemilih bisa ikut dalam proses pilkada, maka sosialisasi kepada masyarakat sangat penting.
"Jangan sampai pelaksanaan protokol kesehatan menganggu kualitas demokrasi kita. Saat ini 98.68 persen warga Kabupaten Sintang telah rekaman KTP elektronik. Pembentukan Desk Pilkada harus segera. Dukungan tokoh masyarakat, organisasi, tokoh adat, tokoh agama juga penting supaya pilkada Sintang sukses,” kata Jarot.
Ketua KPU Kabupaten Sintang Hazizah menyampaikan akan mengoptimalkan seluruh tahapan pilkada mulai 15 Juni 2020.
“Pelantikan PPS di Kabupaten Sintang belum dilaksanakan dan akan segera dilakukan. Anggaran pilkada sebesar 45 miliar sudah mulai kami laksanakan. Dana sudah ada dan siap digunakan. Juli 2020 akan ada coklit DP4 dan akan ada perubahan DP4 karena pengunduran pilkada. Dengan pengunduran pilkada, pemilih bertambah. TPS pun bertambah karena sebelumnya 800 pemilih per TPS maka kita kurangi menjadi 500 pemilih per TPS untuk upaya kita menjaga jarak. Personil TPS juga bertambah. Ada tambahan pengadaan APD karena wajib menggunakan APD," jelasnya.
Dikatakan dia, penyelenggara pilkada harus memakai APD karena Pandemi COVID-19.
"Kami harus siapkan tong air, sabun, tong sampah, hand sanitizer, tisu. KPU Kabupaten Sintang sudah siap melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020. Sebelumnya, ada 1.250 TPS di Sintang. Lalu karena pandemic COVID-19 terjadi penambahan 150 TPS sehingga total 1.400 TPS. Setiap TPS ada 9 orang petugas, jadi ada penambahan petugas TPS yang tentu honor petugas juga bertambah. Pemilih yang datang tidak pakai masker harus dikasi masker dan ada 313. 571 pemilih di Sintang,” terang Hazizah.
Baca juga: AMSI Kalbar gelar diskusi daring Pilkada 2020 di era normal baru
Baca juga: Kemendagri minta pemda bantu KPU bersiap Pilkada 2020
Baca juga: DPR setuju pemungutan suara pilkada 9 Desember 2020
