BKKBN Kalbar berikan penghargaan ke Bupati Landak

Pontianak (ANTARA) - Sejak dilantik menjadi Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Maret yang lalu, Tenny C Soriton baru pertama kali melakukan pertemuan langsung dengan Bupati Landak, Karolin Margret Natasa.  Dipertemuan pertama itu Kaper BKKBN Kalbar langsung serahkan penghargaan ke Bupati Landak berupa Penghargaan Pelayanan KB Sejuta Akseptor. 

"Penghargaan ini kami berikan dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten Landak pada pelaksanaan pelayanan KB serentak memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke -27 tahun 2020 ini," kata Kaper BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton di Landak, Selasa.

Didampingi Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Landak dan Koordinator Bidang Adpin BKKBN Kalbar, pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Landak itu, Tenny C Soriton menyampaikan beberapa hal terkait program  Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Rebranding BKKBN dan Program Stunting. 

Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa menyambut baik pertemuan ini dan berterima kasih kepada BKKBN yang telah memberikan Penghargaan Sejuta Akseptor. 

"Penghargaan ini merupakan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Landak dalam mensukseskan  kegiatan pelayanan KB Sejuta Akseptor," kata Karolin.

Dijelaskan Bupati Landak, dalam mendukung program Bangga Kencana ia juga telah melakukan peninjauan pelaksanaan pelayanan KB dibeberapa tempat Pelayanan Kesehatan (Nakes) di beberapa Kecamatan di Kabupaten Landak. 

"Selama Pandemi COVID-19 pelayanan KB di Kabupaten Landak tetap berjalan, namun tenaga medis bidan ataupun perawat diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai prosedur protokol kesehatan COVID-19. Dan, saya juga memastikan ketersediaan APD bagi tenaga pata medis kesehatan dalam memberikan pelayanan KB tetap ada," katanya.

Bupati Landak menambahkan pihaknya dalam penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Landak, telah melakukan terobosan dan prioritas desa yang menjadi lokus stunting harus mempunyai jamban keluarga (WC) 100 persen.  

"Pemerintah Kabupaten Landak sudah memetakan daerah daerah yang Stunting dan tahun depan sudah siap untuk pelaksanaan intervensi Pro PN.  17 Desa yang perlu diintervensi 2 diantaranya Kampung KB.

"Minggu ini kami akan mengadakan rapat tim konvergensi yang akan dipimpin oleh staf ahli, untuk membentuk tim dan SK penentuan lokus," kata Karolin.

Dalam kunjungan kerja itu, Kaper BKKBN selain melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Landak, Tenny C Soriton juga mengadakan pembinaan terhadap Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan  Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta melakukan peninjauan ke gudang Alokon di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Landak.