Pontianak (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar, Muhammad Rizki Fajar Purnomo mengatakan bahwa saat ini sudah 131 ribu debitur di Kalbar manfaatkan program restrukturisasi kredit.
"Debitur di Kalbar yang memanfaatkan aturan yang dibuat oleh OJK seperti restrukturisasi kredit mencapai 131 ribu. Kita berharap sektor usaha dapat terbantu dengan adanya penilaian kredit yang lebih mudah," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa program perpanjangan restrukturisasi kredit hingga 2021 ini menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya sektor jasa keuangan dipengaruhi oleh modal dan likuiditas dan OJK sudah bekerja sama dengan pemerintah, Bank Indonesia dan LPS. Pemerintah telah menyalurkan stimulus Rp694 triliun dan BI sudah melakukan penurunan suku bunga dan saat ini berada di angka 3,75 persen.
Baca juga: Genjot KPR, BNI gandeng Agung Sedayu Group
Baca juga: BNI siapkan beragam promo hemat sambut libur akhir tahun
"Kita tahu bahwa seluruh sektor terdampak karena Pandemi.OJK membuat kebijakan restrukturisasi kredit untuk memberikan kelonggaran penilaian dari kualitas kredit. Sehingga memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada sektor-sektor perusahaan maupun industri dengan memberikan restrukturisasi kredit tersebut," papar dia.
Terkait prospek ekonomi pada 2021, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar Agus Chusaini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan membaik. Dengan begitu juga berdampak ke ekonomi Indonesia dan Kalbar itu sendiri.
"Berdasarkan lembaga internasional memprediksikan 2021 pertumbuhan global membaik karena COVID-19 trennya mulai turun dan stimulus dari masing - masing negara mulai terasa," jelas dia.
Untuk pertumbuhan ekonomi domestik juga demikian dan diprakirakan meningkat secara bertahap pada tahun 2021 karena sudah ada vaksinasi, stimulus fisikal. Kondisi tersebut menurutnya juga harus didorong sektor ekonomi produktif dan digitalisasi.
"Untuk Kalbar sendiri, Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Namun kondisi la nina 2021 harus diantisipasi dan menjadi perhatian bersama," katanya.
Baca juga: Penyaluran kredit masih terpusat di Jawa, Presiden minta genjot inklusi keuangan daerah
Baca juga: Gubernur BI dorong perbankan turunkan suku bunga kredit
Baca juga: IWAPI Kalbar akui perpanjangan restrukturisasi kredit bantu UMKM bangkit
