ASN harus peka kondisi masyarakat di tengah pandemi

Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Pontianak, di Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

"Kondisi perekonomian akibat dihantam pandemi COVID-19 berimbas pada semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu saya minta saudara (ASN) yang baru saja dilantik bisa menjalankan amanah secara optimal," kata Edi Rusdi Kamtono seusai melantik 111 pejabat eselon di lingkup Pemkot Pontianak, Selasa.

Sebagai pelayan masyarakat, Edi meminta para ASN tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada masyarakat. Keluhan yang datang dari masyarakat hendaknya segera direspon dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

"Pelayanan publik harus terus dimaksimalkan agar masyarakat merasa puas dengan layanan yang kita berikan," ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini Pemkot Pontianak meraih skor 98,7 untuk pelayanan publik dan masuk zona hijau. Kendati demikian, pihaknya akan terus meningkatkan dan melakukan evaluasi. 

"Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus cepat dan mudah. Bagi kepala OPD yang memberikan pelayanan, agar mereka terus meningkatkan pelayanan publik yang ada di masing-masing OPD. Saya akan lihat SOP-nya apakah sudah dilaksanakan atau tidak," katanya.

Sementara itu, hari ini Wali Kota Pontianak melantik 111 pejabat eselon di lingkup Pemkot Pontianak. Dari jumlah tersebut, 17 pejabat administrator setara eselon tiga, 76 pejabat pengawas setara eselon empat dan 18 pejabat fungsional. 

Edi mengatakan, pelantikan ini merupakan hal biasa dalam pemerintahan untuk mengisi jabatan yang kosong, mutasi maupun pengukuhan karena ada nomenklatur baru. Dalam penempatan para pejabat itu sudah melalui mekanisme setelah dikaji oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat) dan hasil audit kinerja melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta eksternal. 

"Saya berusaha seobyektif mungkin dalam menempatkan pejabat sesuai kompetensinya, yang tujuannya juga dalam meningkatkan pelayanan publik," ujarnya.