Kementerian akan miliki dashboard pemantau data keuangan BUMN

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN akan memiliki sistem dashboard BUMN dalam waktu dekat yang khusus untuk memantau data keuangan seluruh perusahaan BUMN secara transparan.

"Saya sampaikan bahwa setelah 1 tahun 8 bulan berjibaku akhirnya kami akan memiliki yang namanya dashboard BUMN," ujar Erick Thohir dalam seminar daring yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa.

Menteri BUMN menambahkan, dashboard tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi hal-hal terkait sumber daya manusia (SDM) BUMN, namun juga untuk pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sebagainya, tetapi yang terpenting dashboard tersebut untuk memantau data keuangan seluruh perusahaan BUMN secara transparan.

Baca juga: Erick bakal terbitkan peraturan wajib pelaporan LHKPN anak cucu BUMN

Sistem itu diperlukan karena terkadang terdapat perbedaan data antara yang dimiliki Kementerian BUMN dengan data dari Kementerian Keuangan.

"Alhamdulillah setelah 1 tahun 8 bulan ini kami coba konsolidasikan data-data yang ada di seluruh perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN, InsyaAllah pada akhir September atau awal Oktober tahun ini untuk pertama kali kami memiliki dashboard di BUMN secara konsolidasi," kata Erick Thohir.

Baca juga: Erick Thohir jamin perampingan jumlah BUMN tidak hilangkan "job creations"

Melalui dashboard BUMN, lanjutnya, akan diketahui berapa utang, profit, anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dan sebagainya secara transparan. Hal ini juga mencakup aspek administrasi yang dimiliki BUMN, kemudian bisa mengetahui kondisi atau kinerja anak cucu perusahaan BUMN, hingga bisa mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan BUMN yang akan menghadapi RUPS.

"Dengan konsolidasi data yang diharapkan, kami bisa lebih baik dalam mengambil keputusan dan transparansi juga menjadi kunci transformasi di BUMN," ujar Menteri BUMN.

Kendati demikian, Erick Thohir kembali mengingatkan bahwa transformasi BUMN harus tetap diikuti oleh transformasi SDM di mana salah satunya adalah transparansi pelaporan LHKPN BUMN.

Baca juga: Menteri BUMN apresiasi PLN dukung 8 ribu UMKM hadapi pandemi
Baca juga: Menteri BUMN- BRI dukung produksi padi model klaster di Cirebon
Baca juga: Erick pastikan program "job creations" dan usahawan baru terlaksana