Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar pameran layanan publik

Pontianak (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, menggelar Kemenkumham "Legal Expo" dan pameran layanan publik dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite di Pontianak, Senin mengatakan, dalam pameran layanan publik itu pihaknya membuka pelayanan "Eazy Passport" atau pelayanan permohonan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon paspor yang dilakukan Divisi Keimigrasian bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kemudian Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga membuka booth pelayanan publik yang meliputi Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), konsultasi hukum, konsultasi peraturan daerah, serta pelayanan lomunikasi masyarakat.

"Dibukanya pelayanan ini dalam rangka mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menampilkan seluruh hasil karya para warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang bisa dibeli secara bebas baik untuk pegawai maupun masyarakat umum.

Dia menambahkan, kegiatan itu dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo R Muzhar, yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Fery Monang Sihite, didampingi para kepala divisi serta pejabat struktural jajaran Kanwil Kalbar secara virtual.

Cahyo dalam sambutannya mengatakan bahwa menghadapi pandemi COVID-19, Kementerian Hukum dan HAM dituntut untuk adaptif dan lincah, harus menjadi organisasi pembelajar yang banyak menghasilkan inovasi, keluar dari zona nyaman, meninggalkan pola kerja business as usual, dan mulai selalu berpikir untuk membangun legacy.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam peringatan hari Dharma Karya Dhika bidang pelayanan publik tahun ini, yaitu “Kemenkumham semakin pasti, bangga melayani bangsa mewujudkan pelayanan kelas dunia”.

Kementerian Hukum dan HAM terus mendorong percepatan digitalisasi layanan hukum guna melahirkan pelayanan publik yang transparan, adil, partisipatif, dan akuntabel sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tanpa batasan waktu.

Komitmen untuk mewujudkan pelayanan kelas dunia juga diwujudkan melalui penetapan kebijakan yang berfokus untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, seperti penyederhanaan perizinan dalam mendirikan usaha, memperoleh pinjaman dan penyelesaian perkara kepailitan.

Kemenkumham RI melaksanakan pameran pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM secara serentak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, serta Legal Expo di Lotte Shopping Avenue Jakarta, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.