Pontianak (ANTARA) - Wakil Bupati Ketapang, Kalimantan Barat Farhan mengajak masyarakat untuk mengikuti program jaminan kesehatan nasional yang dihadirkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan baru 65,39 persen dari total penduduk Ketapang. Untuk itu dengan angka peserta masih rendah mengajak dan mengimbau masyarakat untuk ikut dan berkoordinasi dengan kepala desa masing-masing," ujarnya saat dihubungi di Ketapang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa dengan ikut BPJS Kesehatan jaminan kesehatan keluarga bisa lebih aman. Apalagi pemerintah pusat juga merencanakan memberikan vaksinasi COVID- 19 gratis kepada peserta BPJS Kesehatan.
"Pada konteks rencana ini tentu sebagai upaya untuk peningkatan masyarakat khususnya di Ketapang agar ikut vaksinasi semakin meningkat. Terhadap vaksinasi booster atau suntikan ketiga ada istilahnya berbayar. Makanya Pemerintah membuat konsep kalau mau tak bayar agar ikut serta di BPJS Kesehatan," kata dia.
Wabup mengungkapkan persoalan di Ketapang baru 65 persenan lantaran data-data kependudukan melalui dinas terkait harus dibenahi dengan maksimal. Sehingga penambahan BPJS Kesehatan di Ketapang terus meningkat. Jika ini meningkat maka tentu ada keuntungan untuk Ketapang. Artinya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Ketapang tidak lagi dialokasikan untuk kekurangan itu karena sudah ditampung atau dianggarkan di anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
"Intinya ke depan kalau masyarakat mau mendapatkan vaksin booster tidak berbayar segera ikut BPJS Kesehatan. Tapi harapan kami gerakan vaksin oleh Pemerintah tetap dilakukan maksimal. Sehingga seluruh masyarakat Ketapang divaksinasi termasuk mendapatkan vaksin booster nanti," harapnya.
Ia mengatakan Pemkab Ketapang sedang verifikasi perbaikan data-data. Misalnya beberapa waktu lalu sudah dilakukan data keluarga yang dikelola Dinas Sosial bekerjasama BKKBN agar ke depan ada perbaikan.
"Sehingga ke depan bisa memperbaiki data untuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Kemudian diusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk ditampung melalui APBN. Intinya kami terus berupaya, karena kalau ini tak diupayakan maksimal bebannya pada APBD Ketapang sendiri. Kita imbau masyarakat mengisi datanya sesuai kondisi nyata. Jika petani ya petani jika belum bekerja isi belum bekerja, jangan semua diisi pekerjaannya swasta," jelas dia.
