Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan tidak ada ASN yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Sekarang tahap verifikasi dan untuk pastinya tidak bisa menjamin belum ada sampai sekarang kalau di Kayong Utara saya belum dapat laporan, “ ujar Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSP3APMD) Kayong Utara Lukman Hakim saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
Ia menyebutkan target data yang dilakukan verifikasi dan validasi sebanyak 12 ribu . Hal itu terdiri dari 5 ribu penerima bantuan dari PKH dan 7 ribuan penerima bantuan dari BPNT yang masuk dalam database DTKS Kayong Utara.
“Kawan-kawan lagi bergerak ini, tapi belum ketemu ASN yang menerima bantuan,” kata dia.
Saat ini petugas SIKS-NG yang ada di desa juga sedang melakukan perampungan data penerima jenis bantuan yang masuk data DTKS untuk memastikan tidak ada penerima bantuan yang bekerja sebagai ASN.
“Iya kita juga membantu kerja Dinas SP3APMD untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan dengan bekerjasama kepala kewilayahan yang di Desa Sutera ini,”kata petugas SIKS-NG Desa Sutera Samsudin di Sukadana.
Pemerintah KKU verifikasi DTKS agar tak ada ASN terima PKH
Selasa, 23 November 2021 20:07 WIB