Ketapang (ANTARA) - Asisten II Setda Ketapang Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Islami mewakili Bupati Ketapang memimpin rapat pendampingan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terkait evaluasi kinerja di Kantor Bupati Ketapang.
Syamsul menyampaikan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan daerah pada umumnya. "BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah daerah," jelasnya.
Dikatakannya bahwa di Ketapang memiliki 25 BLUD yakni RSUD AGOESDJAM dan Puskesmas di Kabupaten Ketapang sebanyak 24 Puskesmas dengan SK Bupati Ketapang No. 51/Dinkes-A/2020. Menurutnya peranan BLUD ada berbagai macam didalam meningkatkan ekonomi didasarkan dengan persyaratan substantif. Di antaranya penyedia barang dan jasa layanan umum.
Kemudian pengelola wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Serta pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. "Saya berharap kepada BPKP dapat mendampingi proses pembangunan di Ketapang," tututnya.
"Semoga BPKP dapat mewujudkan visi nya yakni menjadi auditor internal Pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor Pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong," lanjut Syamsul.
Asisten II Setda Ketapang pimpin rapat terkait pendampingan BPKP Kalbar
Rabu, 22 Desember 2021 13:11 WIB