Pontianak (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) 2022 se-Kalimantan Barat yang digelar di Kabupaten Sambas.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur PIAK Ditjen Dukcapil, Kemendagri yang datang pertama kali di Kabupaten Sambas. Sehingga bisa melihat langsung kondisi wilayah perbatasan Aruk. Kami punya lebih dari 640 ribu jiwa populasi penduduk yang harus dilayani. Sehingga itu menjadi tantangan terberat bagi Dinas Dukcapil," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Ferry Madagaskar mengatakan saat ini pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh Indonesia sudah berbasis "online" menggunakan jaringan internet. Tujuannya agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun di Kabupaten Sambas masih banyak wilayah yang belum ada sinyal internet, terutama di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar.
"Walaupun dengan segala keterbatasannya saya melihat kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Dukcapil sudah baik terbukti tahun 2021 kemarin pemerintah provinsi memberikan penilaian kinerja terbaik se-Kalimantan Barat untuk Dukcapil Sambas," katanya.
Ferry Madagaskar juga menyinggung soal dihapusnya Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Adminduk yang dihapus tahun ini menyebabkan turunnya semangat kerja pegawai. Selama ini kata dia, DAK nonfisik tersebut sangat berperan penting dalam menyokong kinerja pegawai di daerah. Dia meyakini, penurunan semangat kerja itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Sambas saja.
"Perlu saya sampaikan gairah kerja mereka di Dukcapil 2022 ini agak kurang semangat karena tidak adanya DAK nonfisik Adminduk. Saya kira informasi ini perlu disampaikan ke Pak Dirjen di Jakarta. Saya yakin beliau sudah piawai dalam hal itu, sehingga tahun depan, DAK nonfsik Adminduk dapat diprogramkan kembali," katanya.
Sementara Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sambas, Wahidah juga mengatakan hal senada. Dihapusnya DAK nonfisik Adminduk tersebut memperberat kinerja pegawai. Di mana selama ini DAK nonfisik tersebut sangat berperan penting dalam menyokong pelayanan kepada masyarakat.
Dia mengatakan, Sambas adalah wilayah perbatasan. Daerah itu mempunyai beragam keterbatasan akses dan fasilitas dalam memaksimalkan pelayanan Adminduk kepada masyarakat. Belum lagi banyak wilayah yang tidak memiliki listrik dan sinyal internet. Kehadiran Direktur PIAK dengan kadis Disdukcapil se-Kalbar dapat memberikan harapan yang menjadi keluhan bagi dinas dalam pelayanan Adminduk, terutama menyangkut kerja atau kinerja yang terpusat ini yaitu data tunggal.
"Kami juga berharap penuh DAK nonfisik Adminduk tersebut bisa dialokasikan kembali tahun depan," kata dia.
