Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan BKKBN mendorong penurunan kekerdilan (stunting) di 12 provinsi prioritas untuk mencapai target nasional.
Hal tersebut dikemukakan Hasto dalam keterangan persnya yang dirilis BKKBN Sulsel di Makassar, Selasa.
Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional mengatakan, pemerintah telah menetapkan 12 provinsi prioritas untuk menjalankan rencana aksi nasional percepatan penurunan kekerdilan Indonesia (RAN PASTI) 3 persen pada tahun ini.
Hal itu diupayakan per tahun untuk mencapai target angka kekerdilan menurun hingga angka 14 persen pada 2024 mendatang.
Adapun 12 provinsi prioritas terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi jumlah balita kekerdilan tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen, menyusul Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,0 persen, Kalimantan Barat 29,8 persen dan Sulawesi Tengah 29,7 persen.
Khusus di NTT, angka prevalensi kekerdilan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3 persen atau paling tinggi di NTT.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT dipilih sebagai lokasi kunjungan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan pada Kamis (24/3).
“Rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Soe Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Kamis mendatang menunjukkan kepedulian dan komitmen dari Presiden dan Pemerintah Pusat akan pengentasan persoalan kekerdilan," kata Hasto.
Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi kekerdilannya masih di atas 30 persen.
Ke-15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.*
Inilah 12 provinsi target prioritas BKKBN untuk penurunan kekerdilan
Kamis, 24 Maret 2022 7:39 WIB