Seluruh pemerintah daerah diminta harus capai target 14 persen angka stunting di 2024

Pontianak (ANTARA) - Presiden Joko Widodo saat melalukan kunjungan kerjanya di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta agar para gubernur, bupati dan wali kota se- Indonesia agar tidak lengah dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dengan target 14 persen pada tahun 2024 di daerahnya masing-masing.

“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” ujar Presiden, Kamis.

Melalui rilis yang di keluarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang di terima LKBN ANTARA, pemerintah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen.  Presiden Joko Widodo juga mengatakan target tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Baca juga: Tingginya angka stunting di NTT karena sulitnya warga mendapatkan akses kesehatan

Presiden pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.

“Karena belum tentu semua pengantin itu tahu meskipun punya uang banyak tapi kalau enggak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga,” tambahnya.

Presiden dalam kesempatan itu juga menjelaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Intervensi tersebut, lanjut Presiden, perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target 14 persen di tahun 2024 tercapai.

“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” lanjutnya.

Baca juga: Presiden soroti rumah tak layak huni penyebab stunting di NTT

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa pada kegiatan hari ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi permasalahan mengenai stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.

“Kami berharap kehadiran Bapak Presiden ini menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting untuk lebih, kerja lebih keras lagi,” ucap Hasto.

Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Bahkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT bahkan Indonesia.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Ketua DPRD TTS Marcu Buana Mbau, dan Wakil Bupati TTS Jhony Army Konay.



Baca juga: Warga Timor Tengah Selatan berharap kedatangan Presiden Jokowi bawa perubahan
Baca juga: Inilah 12 provinsi target prioritas BKKBN untuk penurunan kekerdilan
Baca juga: Kepala BKKBN tegaskan kunjungan Presiden ke NTT bentuk keseriusan hadapi stunting