Pontianak (ANTARA) - Pj. Bupati Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Samuel mengatakan pihaknya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, akan berupaya membantu menyajikan data kependudukan yang valid untuk keperluan Pemilu 2024 bagi KPU dan pihak terkait lainnya.
"Kita berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan upaya kita bersama sebagai penyelenggara untuk menyukseskan baik itu Pemilu legislatif maupun Pemilukada di masa yang akan datang," kata Samuel di Ngabang, Senin.
Samuel menjelaskan, berdasarkan hasil penandatanganan Berita Acara oleh Komisioner KPU Landak yang telah disetujui rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III di Kabupaten Landak berjumlah 277.335 pemilih dengan rincian sebanyak 145.775 pemilih laki-laki dan sebanyak 131.560 pemilih perempuan yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Landak.
Dirinya menyampaikan bahwa pemutakhiran rekapitulasi data pemilih berkelanjutan tersebut sangat penting sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada celah bagi pihak manapun untuk menggugat.
"Hal ini dikarenakan penyediaan data ini terkadang tidak sinkron sehingga dapat memicu potensi konflik. Maka dari itu sejak awal memang perlu ditargetkan datanya karena data juga bersifat dinamis yang dalam artian data ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dan ini memang perlu di sinkronisasi dan dimutakhirkan," kata Samuel.
Samuel mengatakan dirinya mengapresiasi pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan Pemilu yang diharapkan nantinya data akhir yang sudah terhimpun dan valid.
"Ini memudahkan kita juga supaya tidak habis energi kita hanya untuk melayani gugatan-gugatan yang mungkin merupakan kekeliruan dari kita sendiri perihal data yang dari awal kita sajikan tidak valid," katanya.
Dirinya berpesan kepada semua komponen masyarakat, jika terjadi kekeliruan data, untuk bersama-sama menyesuaikan atau menyinkronkan data tersebut dan jangan sampai kekeliruan data yang nanti kemungkinan terjadi ini disebar hingga sampai ke media sosial yang mungkin saja berujung ke munculnya isu-isu negatif dan menjadi berita bohong.
"Memang sejak dahulu yang paling utama memicu potensi konflik pada saat Pemilu dan Pemilukada adalah data. Untuk itu, perlu pemenuhan data yang baik dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar," kata Samuel.
