Melawi (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat Pintauli Romangasi Siregar mengatakan dirinya ingin membantu Kabupaten Melawi dalam mengatasi percepatan penurunan stunting dengan melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan Wakil Bupati (Wabup) Melawi, Kluisen yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di kabupaten tersebut.
"Kami dari BKKBN Kalbar ingin membantu Melawi menurunkan angka stunting, dan salah satunya kami melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan pak Wabup dengan melakukan penguatan penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Kabupaten Melawi," kata Pintauli saat melakukan pertemuan bersama Wabup di Kantor Bupati Melawi, Kamis.
Kepada Wabup Melawi, Pinta menyampaikan kedatangannya ke kabupaten tersebut untuk menindaklanjuti pesan Kepala BKKBN RI untuk mendekatkan diri dengan kepala daerah, sekaligus ingin mengetahui apa yang membuat angka stunting di satu daerah ini bisa turun naik.
Pinta juga menjelaskan di tahun 2023 Kabupaten Melawi mendapatkan bantuan sebesar Rp 5,4 milliar. Dari angka itu, Rp 3,5 miliar dana BOKB khusus diperuntukkan dalam penanganan stunting.
"Mengawali pelaksanaan anggaran ini, sudah dijalankan dengan pemberian pelatihan pada tim pendamping keluarga. Terdiri dari para bidan, penggerak PKK dan kader KB," ungkap Pinta.
Menurut Kaper BKKBN Kalbar di semua kabupaten/kota di Kalbar juga tengah menjalankan orientasi pada tim pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Dengan memiliki wawasan kuat tentang stunting, kam meminta para TPK ini akan menjangkau pada keluarga beresiko stunting. Di Melawi sendiri angka stunting cukup tinggi. Dan tahun 2023 ini saya berharap stunting tidak meningkat," ujar Pinta.
Ia kembali menjelaskan ,tugas TPK akan menyasar pada keluarga beresiko stunting, calon pengantin, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Inilah yang menjadi fokus dan mesti digarap BKKBN. Tentunya harus di kolaborasi kan dengan Pemda setempat, termasuk di Melawi ini.
"Adanya dana BOKB diharap juga bisa disinergikan dengan program APBD di Melawi. Dengan berjalan beriring tentunya program penurunan stunting akan berjalan semakin kuat. Upaya penurunan stunting memang kerja berat. Apalagi target waktu yang diberikan tinggal dua tahun. Perlu perjuangan bersama agar Melawi bisa menurunkan angka stunting ini," tuturnya.
Selain program penurunan stunting. Pinta juga mengingatkan untuk Dinas KB Melawi ikut fokus pada program pelayanan KB. Jangan sampai ibu yang baru memiliki bayi kembali melahirkan karena tidak ber-KB. Jika sudah demikian akan berdampak pada asupan gizi bayi yang dipelihara nya.
"Para remaja yang berada dalam wadah GenRe diharap dapat aktif di Melawi. Jika bisa pembentukan Duta GenRe hingga tingkat desa sebenarnya bisa menjadi corong bagi para remaja dalam upaya mensosialisasikan apa itu stunting. Sekaligus dengan banyak kegiatan remaja dapat mengalihkan mereka untuk kawin muda," ungkap Pinta.
Menanggapi hal itu, Wabup Melawi Kluisen mengatakan wilayah Melawi cukup luas. Transportasi untuk mencapai desa juga dirasakan sangat jauh. Ada yang mesti melewati sungai, kemudian jalan, melalui sungai lagi barulah bisa sampai ke lokasi.
"Perjuangan kawan-kawan cukup berat dalam upaya menurunkan stunting. Namun secara keseluruhan teman-teman di sini cukup solid," kata Kluisen.
Melawi di tahun 2023 ini miliki 13 lokus stunting. Jarak lokus stunting ini cukup jauh. Kata dia merupakan tantangan bagi Pemda Melawi buat berupaya agar stunting ini turun.
"Di Melawi sendiri lanjutnya salah satu penyebab stunting adalah perkawinan usia muda. Anak kampung kalau tidak sekolah kadang malah disuruh cepat nikah," ungkap Kluisen.
Wabup mengatakan, pastinya persoalan nikah muda akan menjadi fokus pihaknya. Bagaimana agar angka nikah mudah bisa turun di Melawi, sehingga akan berpengaruh juga pada penurunan stunting.
:Adanya dana BOKB dari BKKBN ini akan digunakan secara optimal. Kami akan berusaha untuk bekerja buat menurunkan stunting," tutup Kluisen.
