Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pencapaian Indonesia Emas 2045 membutuhkan kepala daerah yang mampu mengambil keputusan cepat, berani menghadapi risiko, dan tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi.
“Indonesia Emas hanya bisa dicapai dengan pemerintahan yang efektif. Kepala daerah harus petarung, bukan hanya pengelola rutinitas,” kata Bima dalam Bogor Econimic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Ia mengatakan bahwa negara-negara yang berhasil melesat secara ekonomi seperti China, Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan memiliki satu kesamaan, yaitu pemerintahan yang efektif.
Ia menjelaskan bahwa efektivitas pemerintahan menuntut minimnya konflik politik antara eksekutif dan legislatif, serta keselarasan kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurut dia, Indonesia sedang memasuki babak baru otonomi daerah dengan model tata kelola yang lebih terintegrasi dan responsif.
“Akan ada model pilkada baru, model kelembagaan baru, dan model kepegawaian baru untuk memastikan pemerintahan bergerak cepat,” ujarnya.
Ia menyebut percepatan pembangunan kawasan Bogor Raya membutuhkan keberanian kepala daerah dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak luas.
Bima menekankan bahwa semangat kolaborasi kepala daerah di Jawa Barat menjadi modal penting dalam menyukseskan agenda nasional.
“Di banyak tempat, politik justru menjadi hambatan. Tapi di Jawa Barat semangat kebersamaan lebih menonjol, ini modal besar,” kata dia.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah sebagai bagian dari upaya menuju pemerintahan yang efektif.
“Pemerintahan yang cepat dan responsif adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Forum BES 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi peningkatan efektivitas pemerintahan daerah sebagai dukungan terhadap agenda Indonesia Emas 2045.
