Kalbar upayakan listrik di titik pemukiman Kabupaten Sintang

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalbar mengupayakan pembangunan listrik di 305 titik pemukiman masyarakat atau sekitar 25 persen dan 41 titik pemukiman dari desa-desa Kabupaten Sintang yang belum terjangkau listrik dengan bekerja sama dengan PT PLN dan sejumlah lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

"Untuk membantu anggaran PLN terutama di sumber daya manusia (SDM) supaya ada tambahan perlu sekitar kurang lebih Rp700 miliar. Itu pun belum semua masih akan ada kurang lebih 10 sampai 15 persen yang belum terlistriki itu yang tidak bisa dijangkau darat artinya melewati sungai dan sebagainya," kata Gubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di Pontianak, Senin.

Sutarmidji mengatakan akan mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kekurangan listrik di desa-desa Kabupaten Sintang yang belum terjangkau listrik guna untuk bersaing lebih baik dengan provinsi lain dalam produksi dalam negeri.

"Jangan hanya jalan saja yang jadi perhatian tapi listrik itu lebih penting lagi bagi masyarakat, karena bagaimana kita mau bersaing untuk produksi dan lain sebagainya jika listrik tidak ada," kata dia.

Dia juga mengatakan dari 305 titik pemukiman di Kalbar pada tahun 2023 ada 41 titik pemukiman dari desa-desa di Kabupaten Sintang belum terjangkau listrik dengan hanya berjarak ratusan meter saja antar dusun yang tidak ada listrik.

Di tempat yang sama, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Kalbar Hendra Fatah mengimbau masyarakat agar bersama-sama peduli terhadap kebutuhan listrik di daerah-daerah guna mencapai terpenuhinya keinginan masyarakat terhadap kebutuhan listrik.

"Penyediaan listrik itu bukan tugas dan tanggung jawab kami saja, tapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama masyarakat, pemda dengan PLN untuk membangun kelistrikan di Kalbar agar menjadikan bumi khatulistiwa ini terang menderang," kata dia.

Ia juga mengatakan kurangnya listrik di beberapa daerah itu diakibatkan oleh beberapa kendala atau hambatan seperti kurangnya anggaran, infrastruktur jalan, kemudian beberapa lokasi yang memang tidak mungkin dialiri listrik seperti daerah pemukiman di pulau.

"Anggaran ini kan bukan menjadi domain kami, melainkan domainnya pemerintah untuk mengalokasikan dana anggaran kelistrikan. Selama inikan yang kita ketahui dana PLN yang di alokasikan pemerintah melalui Kementerian SDM kepada PLN untuk melaksanakan perluasan jaringan listrik demi kebutuhan listrik masyarakat," ujarnya

Dia mengungkapkan solusi yang dapat diberikan terkait daerah yang tidak memungkinkan untuk dijangkau listrik dengan mengembangkan listrik tenaga surya sebagai satu di antara solusi yang ada.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa PLN terus berkomitmen meningkatkan kemampuan guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Ini menjadi salah satu kinerja kami, bagaimana upaya kami kedepannya untuk terus melakukan perluasan jaringan listrik sehingga masyarakat di pelosok-pelosok desa itu dapat juga menikmati listrik," tutupnya.