Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menerima bantuan sarana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).
"Bantuan yang didapat sebanyak 78 unit dengan total nilai Rp1,14 miliar. PJUTS menjadi salah satu solusi efisiensi tenaga listrik untuk penerangan pada jalan perdesaan yang sulit dijangkau jaringan PLN, sekaligus solusi efisiensi energi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Kamis.
Muda mengungkapkan Kabupaten Kubu Raya telah menerima hibah sejak tahun 2018, yakni berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal untuk tiga desa di Kecamatan Batu Ampar, yakni Sumber Agung, Muara Tiga, dan Karawang.
Dia menjelaskan PLTS Komunal adalah sistem pembangkit listrik alternatif untuk daerah-daerah pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN.
"Saat itu awalnya ada 100 kapasitas, kemudian sekarang bertambah menjadi 150 kapasitas yang bisa menghasilkan untuk 312 rumah tangga dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Alhamdulillah ini sudah menghasilkan keuntungan bagi BUMDes-nya. Apalagi desa-desa di Kubu Raya saat ini semua tata kelola keuangannya sudah non tunai, baik dalam tata kelola APBDes maupun BUMDes-nya," tuturnya.
Muda mengatakan PJUTS menjadi sebuah kebutuhan mengingat luasnya wilayah Kubu Raya yang mencapai sekitar 850 ribu hektare. Kubu Raya, lanjut dia, juga merupakan hinterland dari ibu kota provinsi.
Selain itu, Kubu Raya berbatasan langsung dengan enam kabupaten/kota yakni Mempawah, Landak, Ketapang, Kayong Utara, Sanggau dan mengelilingi Kota Pontianak. Sehingga dibutuhkan PJUTS yang jauh lebih strategis.
"PJUTS itu Insyaallah akan terus kami rawat. Apalagi sistem informasi di Kubu Raya sudah seluruhnya berbasis geospasial," katanya.
Dengan menggunakan sistem informasi geospasial, sambung Muda, akan lebih faktual dan akurat menunjukkan setiap titik perkembangan maupun kegiatan yang berlangsung. Sehingga memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring evaluasi dan pengawasan.
"Ini akan memudahkan kami dalam pertanggungjawaban terutama terkait program Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM ini. Insyallah kami akan mengawalnya dan mudah-mudahan nanti dipercaya kembali," kata Muda.
