Kalimantan Utara rawan TPPO

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu daerah rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Wakabareskrim saat sesi jumpa pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa, menjelaskan analisis dan deteksi kepolisian menunjukkan banyak kasus TPPO terjadi di Kalimantan Utara.

“Terhitung sejak kami mendapatkan surat perintah dari Bapak Kapolri pada 6–7 Juni 2023, kami langsung gerak ke daerah Kaltara. Yang mana setelah kami analisis dan deteksi bahwa banyak sekali di sana terjadinya TPPO,” kata Asep Edi Suheri saat jumpa pers Hasil Kerja Satgas TPPO dalam 1 bulan terakhir, Selasa.

Dalam periode operasi penindakan TPPO yang merupakan bagian dari kerja Satgas TPPO, kepolisian menemukan 600 lebih orang dari berbagai daerah, di antaranya dari Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur diangkut ke Pelabuhan Tanan Tuko, Nunukan, Kalimantan Utara.

Nunukan merupakan daerah paling utara di Kalimantan Utara yang menjadi daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

Baca juga: Imigrasi Putussibau imbau masyarakat ikuti prosedur bekerja di luar negeri

“Saat kami periksa ternyata dari 600 lebih itu ada empat tersangka pertama dan korban 233 orang yang berhasil kami selamatkan. Dari situ, kami kembangkan terus sampai hari kedua (7/6). Kami dapat 10 tersangka, dan sampai 2–3 minggu kemudian, tersangka tambah menjadi 18 orang, dan 7 (masuk) DPO (daftar pencarian orang),” katanya.

Dari 7 orang yang DPO itu, empat di antaranya berhasil ditangkap kepolisian, katanya.

“DPO tersebut sebagai pemesan para pekerja yang akan dipekerjakan di Malaysia. Hasil komunikasi kami dengan kepolisian di Malaysia, Alhamdulilah, empat dari tujuh sudah kami dapatkan,” kata dia.

Dia menambahkan kepolisian masih mendalami dan mengembangkan kasus TPPO itu dan melacak orang-orang yang terlibat.

“Kami lihat sampai di mana dia melakukan perbuatan tersebut dan siapa saja yang terlibat karena sesuai arahan Bapak Kapolri siapa pun yang terlibat dan arahan Bapak Menkopolhukam (Mahfud MD) siapa pun yang terlibat kami akan tindak tegas,” kata Asep Edi Suheri.

Satgas TPPO saat ini dipimpin Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Pelaksana Harian dan Satgas TPPO saat ini menekankan pada penindakan hukum terhadap kasus pidana perdagangan orang yang modusnya kerap menawarkan kerja bagi para calon PMI di dalam negeri.

Hasil kerja Satgas TPPO dalam periode 5 Juni 2023 hingga 3 Juli 2023 ada 1.943 korban perdagangan orang yang berhasil diselamatkan. Satgas TPPO melalui kepolisian menetapkan 698 pelaku sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang.

Dari 1.943 korban itu, 65,5 persen pekerja migran Indonesia (PMI), 26,5 persen pekerja seks komersial (PSK), 6,6 persen anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja, dan 1,4 persen anak buah kapal (ABK).

Baca juga: KJRI Kuching dampingi WNI korban TPPO di Sarawak Malaysia