Pj. Gubernur Kalbar mengajak jaga Integritas Pilkada serentak 2024

Pontianak (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, mengajak semua pihak untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

"Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang akan memimpin pembangunan selama lima tahun ke depan. Lebih dari sekadar pemilihan Kepala Daerah, Pilkada ini adalah ajang untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip demokrasi dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu," kata Harisson di Pontianak, Selasa.

Untuk itu, Harisson meminta agar seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjalankan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh. Ia menekankan pentingnya fungsi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa selama proses pemilu untuk memastikan jalannya Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

"Melalui acara ini, kita menaruh harapan besar kepada Bawaslu agar dapat mengawasi dan menangani pelanggaran dengan hati-hati, tanpa memihak, serta menjaga integritas proses pemilu," tuturnya.

Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan Pilkada. Partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan dapat membantu Badan Pengawas Pemilu dalam memastikan pelaksanaan Pilkada yang bersih dan adil.

Lebih lanjut, dr. Harisson mengajak semua pihak untuk menjalani Pilkada ini dengan penuh kedamaian dan sukacita.

"Pesta demokrasi harus dirayakan dengan kegembiraan dan rasa persaudaraan. Pilkada Tahun 2024 memerlukan sistem pengawasan yang baik. Kami berkomitmen untuk memastikan pesta demokrasi ini berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," katanya.

Pj Gubernur Kalimantan Barat juga menegaskan bahwa kepercayaan adalah kunci utama dalam proses demokrasi. “Penyelenggaraan Pilkada yang adil dan berintegritas akan menghasilkan legitimasi yang kuat dan diterima oleh semua pihak,” tambahnya.

Dalam konteks ini, dr. Harisson juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral.

“Jangan biarkan ASN terintimidasi oleh calon-calon peserta Pilkada. ASN yang tidak netral akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada intimidasi, laporkan langsung kepada Gubernur,” tegasnya.