890 personel amankan Pilkada 2024 di Papua Barat

Manokwari (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mengerahkan 890 personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja (OMP) Mansinam II untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024 di provinsi tersebut.

Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir di Manokwari, Sabtu, mengatakan operasi tersebut diselenggarakan mulai 27 Agustus 2024 hingga Februari 2025.

"Ratusan personel BKO Polda nantinya disebar ke tujuh kabupaten se-Papua Barat, dan lokasi pengamanan lainnya," kata Johnny.

Ia menyebut sebanyak 890 personel dalam OMP Mansinam II itu tersebar di Kabupaten Manokwari sebanyak 210 personel, Manokwari Selatan 61 personel, Teluk Bintuni 80 personel, Kaimana 61 personel, Teluk Wondama 61 personel, Pegunungan Arfak 61 personel, dan Fakfak 55 personel.

Selanjutnya, juga ditempatkan 30 personel pengamanan di kantor KPU, 30 personel pengamanan kantor Bawaslu, 22 personel pengamanan calon kepala daerah-wakil kepala daerah, dan 107 personel gabungan delapan satuan tugas.

"Untuk posko pengamanan dalam rangka menjaga kamtibmas sebanyak 82 personel. Semua personel BKO Polda sudah termasuk Satbrimob," ujarnya.

Sebelumnya, kata dia, Polda Papua Barat telah melaksanakan OMP Mansinam I pada 20 Juli-18 Agustus 2024 yang melibatkan 317 personel dan OMP II dimulai setelah OMP Mansinam I berakhir.

Dia mengatakan operasi pengamanan Pilkada 2024 tetap mengedepankan prinsip preemtif dan preventif didukung dengan optimalisasi deteksi dini guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

Ia menyebut Polda Papua Barat mendapat dukungan dana hibah pengamanan Pilkada 2024 dari pemerintah provinsi setempat Rp75 miliar, dan sudah dilakukan pencairan tahap pertama Rp25 miliar.

Tujuh Polres jajaran se-Papua Barat juga menerima dana hibah pengamanan pilkada dari masing-masing pemerintah kabupaten, namun baru tiga polres yang mendapatkan pencairan tahap pertama.

Polresta Manokwari Rp15 miliar, Polres Teluk Bintuni Rp10,1 miliar, Polres Teluk Wondama Rp6 miliar, Polres Fakfak Rp5 miliar, Polres Kaimana Rp4,5 miliar, Polres Manokwari Selatan Rp4,2 miliar, dan Polres Pegunungan Arfak Rp3 miliar.

"Yang sudah lakukan pencairan tahap pertama selain Polda adalah Polresta Manokwari, Polres Teluk Wondama, dan Polres Manokwari Selatan," ujar Kapolda.