Jakarta (ANTARA) - Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan dengan Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Megawati hadir bersama dengan Anak Presiden Ke-1 RI Soekarno lainnya, yakni Guruh Soekarnoputra, Guntur Soekarnoputra, dan Sukmawati Soekarnoputri. Terlihat hadir pula putra Megawati yaitu Prananda Prabowo.
Megawati tampak memasuki Ruang Delegasi Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, sekitar pukul 10.11 WIB dengan mengenakan kebaya modern berwarna putih.
Acara silaturahmi itu turut dilakukan bersamaan dengan penyerahan surat pimpinan MPR kepada keluarga Bung Karno tentang tidak berlakunya lagi TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
Baca juga: Pengamalan Pancasila oleh pemuda penting untuk Indonesia Emas
Tap Pencabutan Kekuasaan Presiden Soekarno itu menyebut alasan bahwa Presiden Soekarno melindungi tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tap yang mengaitkan Presiden Soekarno dengan PKI ini dicabut Presiden Joko Widodo, bahkan Pemerintah sudah menganugerahkan gelar pahlawan nasional (pahlawan proklamator) kepada Presiden Soekarno pada 2012.
Sementara itu, sejumlah pimpinan MPR RI yang hadir yakni Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, serta para Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, dan Ahmad Muzani.
Selain itu, hadir pula Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas, mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, hingga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.
Sejumlah politisi partai PDI Perjuangan juga tampak hadir, diantaranya Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto Hasto Kristianto, hingga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Adian Napitupulu.
Baca juga: 3.719 personel Polisi dikerahkan untuk jaga aksi di DPR/MPR RI
