Pemprov Kalbar dorong kerukunan antaretnis jelang Pilkada 2024

Pontianak (ANTARA) - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan antaretnis sebagai pondasi utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak  2024 dan mewujudkan pembangunan daerah.

"Semangat kebersamaan dan kerukunan antaretnis merupakan kekuatan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Kalbar. Komitmen kita adalah untuk terus menyalakan semangat kebersamaan dan kerukunan antaretnis, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama kita dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan di Kalimantan Barat, terlebih saat ini kita dalam proses Pilkada 2024  Kalbar," kata Harisson di Pontianak, Jumat.

Ia juga menekankan bahwa kerukunan tersebut tidak hanya harus dirawat oleh satu kelompok, tetapi oleh semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Harisson menyatakan bahwa kerja sama antaretnis menjadi kunci penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Sebagai langkah konkret untuk memperkuat kerukunan, Pemerintah Provinsi Kalbar merencanakan berbagai kegiatan yang akan melibatkan partisipasi aktif dari beragam etnis.

Harisson menjelaskan bahwa kegiatan seperti festival, pertemuan budaya, dan acara lainnya yang melibatkan berbagai kelompok etnis dapat memperkuat hubungan sosial dan mencegah konflik.

"Kita harus sering-sering mengadakan acara yang melibatkan semua etnis, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Dengan begitu, kita bisa mempererat hubungan sosial melalui makan bersama, minum bersama, dan kegiatan lainnya, sehingga mencegah potensi konflik," tuturnya.

Harisson juga mengingatkan bahwa konflik antaretnis hanya akan membawa dampak negatif, seperti kerugian material dan moral bagi masyarakat Kalbar.

"Kita sudah mengalami banyak kerugian dari konflik di masa lalu, dan itu adalah hal yang tidak ingin kita ulangi. Konflik ini adalah kebodohan yang membawa dampak buruk bagi Kalbar," katanya.

Ia menambahkan bahwa konflik di tengah masyarakat tidak akan meluas tanpa adanya provokasi dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana. Oleh karena itu, Pemerintah Kalbar juga berencana menggelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat untuk menanamkan pentingnya rasa kerukunan.

Ketua Umum Perkumpulan Merah Putih (PMP) Kalbar, Sukiryanto, turut memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga kerukunan antaretnis. Sukiryanto mengusulkan agar Pj Gubernur bersama-sama menandatangani deklarasi yang menyatakan bahwa konflik pribadi atau kelompok tidak boleh dilabeli sebagai konflik etnis.

"Kami mengajak Bapak Gubernur untuk menandatangani deklarasi agar gesekan masalah pribadi tidak dibawa atas nama etnis. Kami berharap ini bisa menjadi acuan bersama, terutama bagi aparat penegak hukum, agar Kalbar tetap aman dan damai," kata Sukiryanto.

Pemerintah Provinsi Kalbar melalui berbagai langkah dan kolaborasi, berharap dapat terus memperkuat kerukunan antaretnis di Kalimantan Barat.

"Dengan adanya upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan iklim pembangunan di Kalbar semakin kondusif, serta mampu membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya konflik yang mengganggu," katanya.