Pontianak (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah dan Muhammad Darwis SH.Mkn, berkomitmen untuk menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat dengan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan akan memprioritaskan hasil aspirasi ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalbar.
“Setelah dilantik, saya akan membangun komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihan saya, Kubu Raya dan Mempawah. Saya akan menyerap aspirasi mereka dan mencari solusi yang tepat serta cepat, yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di dua kabupaten ini,” kata Agus di Pontianak, Kamis.
Agus menekankan pentingnya keterlibatan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, esensi utama dari tugas saya adalah mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang ada di masyarakat dengan respons cepat terhadap kebutuhan mereka.
"Untuk itu, saya akan turun langsung melakukan pertemuan dan diskusi agar bisa menyimpulkan dan merumuskan program dari usulan pokok pikiran (pokir) yang saya ajukan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar," tuturnya.
Sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Agus memiliki pengalaman dalam pengelolaan aspirasi masyarakat. Dia menjelaskan bahwa dalam pembahasan Musrenbang pada awal tahun 2025, semua usulan yang disampaikan akan di input ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar.
"Semua usulan ini diawali dengan perencanaan melalui Musrenbang. Oleh karena itu, sebelum Musrenbang dilaksanakan, saya akan mengadakan pertemuan dengan konstituen yang sebelumnya sudah menyampaikan keluh kesah mereka," kata Agus.
Sementara itu, anggota DPRD Kalbar Muhammad Darwis SH.Mkn, juga menyatakan komitmennya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Selama masa kampanye, saya banyak mendengarkan aspirasi masyarakat dan melihat langsung kondisi infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya dan Kalbar yang masih banyak belum tersentuh dan sudah rusak. Hal ini menjadi fokus utama saya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik,” katanya.
Darwis melanjutkan, “Saya merasa sangat prihatin dengan kondisi infrastruktur yang ada, terutama di beberapa desa yang aksesnya sangat terbatas. Jalan yang rusak dan tidak terawat menyebabkan kesulitan bagi warga dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk dalam mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, saya akan mengusulkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, agar masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik.”
Dia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya memperbaiki infrastruktur.
“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan dari sektor swasta untuk menciptakan solusi yang inovatif. Saya akan mendorong adanya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan,” ungkap Darwis.
Dengan adanya komunikasi yang baik antara anggota DPRD dan masyarakat, diharapkan akan tercipta sinergi dalam pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
