Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar partai politik dalam koalisinya tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pernyataan Bapak Prabowo selaku presiden terpilih terkait hal tersebut kami lihat merupakan bentuk komitmen beliau sebagai presiden terpilih dan itu patut untuk diberi apresiasi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.
Tessa mengatakan ada beberapa menteri yang harus berurusan dengan KPK dan aparat penegak hukum (APH) lainnya lantaran terlibat tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu KPK menyambut baik arahan Prabowo agar semua pejabat yang duduk di kabinet dan jabatan publik lainnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.
"Penyampaian itu adalah bentuk visi yang tegas dan KPK mendukung pernyataan tersebut, dan semoga ke depan beliau selaku presiden terpilih, lebih melibatkan APH, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK untuk bisa bersama-sama bersinergi di dalam perangkat pemberantasan korupsi ke depan," ujarnya
Juru bicara berlatar belakang penyidik KPK tersebut yakin Prabowo telah mempertimbangkan dengan matang siapa saja yang ditunjuk untuk menduduki jabatan-jabatan penting pada masa kepemimpinannya.
"Tentunya beliau tidak mungkin salah, akan mempertimbangkan matang-matang, siapa atau pembantu-pembantu beliau yang akan menduduki jabatan-jabatan penting untuk mengendalikan hajat hidup orang banyak di Indonesia ini," tuturnya.
Sebelumnya, calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto telah mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa saat ini zaman digital yang serba cepat sehingga partai politik diminta untuk tidak mencoba-coba mencari uang dari APBN.
