Pertahanan negara harus kolaborasikan seluruh kekuatan

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Dave Laksono mengatakan sistem pertahanan negara yang kuat perlu ditopang dengan mengolaborasikan seluruh kekuatan, mulai dari keamanan, ekonomi, hingga sumber daya manusia yang dimiliki.

Dia menilai alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebagai penunjang pertahanan negara pun perlu memanfaatkan perkembangan teknologi terkini.

"Semuanya. Jadi, jangan hanya mengandalkan Alutsista saja ya, teknologi tentu harus kita utamakan, apalagi sekarang dengan adanya drone segala macam kita lebih bisa mempercepat waktu sigap respons kita, tapi ya itu semua harus dibangun juga dengan kekuatan ekonomi kita, kekuatan sumber daya manusia kita, semuanya harus saling berkaitan," kata Dave di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan kemampuan sumber daya alam maupun manusia yang dimiliki RI itu harus dapat dikapitalisasi sebagai strategi untuk menghimpun kekuatan pertahanan negara.

"Hampir 280 juta penduduk Indonesia. Wilayah perairan begitu besar, jadi kita negara maritim, terus juga kontur negara kita yang tropical forest," ucap anggota Komisi I DPR RI periode 2019-2024 itu.

Dia menyebut potensi pertahanan hingga ekonomi tersebut harus diperkuat dan dikolaborasikan secara holistik oleh pemerintahan mendatang agar Indonesia berdaulat.

"Pak Prabowo (presiden terpilih) sebagai mantan Jenderal TNI, mantan Menhan (Menteri Pertahanan, beliau paham dan mengerti betul akan potensi-potensi hal tersebut. Jadi, untuk membangun kekuatan kedaulatan kita yang kuat, ya hal-hal inilah yang harus terus kita optimalkan," tuturnya.

Dia lantas berkata, "Karena kalau enggak gitu kita tidak akan dianggap oleh negara-negara sebelah, dan juga bisa berpotensi menghambat perjuangan ekonomi Indonesia."

Diketahui, visi pertahanan Presiden terpilih Prabowo Subianto terdapat dalam butir kedua Asta Cita, yang berbunyi: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.”