"Dan proporsional dengan kondisi wilayah NKRI yang mencakup laut, udara, dan darat serta mampu menghadapi segala potensi ancaman," kata Yudo saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Seskoal 2021 bertema 'Strategi Militer Pertahanan Negara Kepulauan' secara daring di Jakarta, Rabu.
Dengan demikian, lanjut dia, dalam sistem pertahanan negara kepulauan tersebut memerlukan suatu strategi militer yang perumusannya melibatkan seluruh komponen bangsa, baik bidang militer maupun sipil.
"Dalam hal ini perlu adanya sinergitas dan kerja sama antara TNI dan pihak akademisi maupun pihak pengambil kebijakan dalam perspektif negara kepulauan," ujar Yudo.
Yudo menyebutkan hakikat pertahanan negara kepulauan adalah pertahanan dimulai dari garis batas terluar yurisdiksi nasional yang salah satunya didasarkan pada konsep pertahanan berlapis.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas 17.500 pulau besar dan kecil harus dipertahankan sebagai satu kesatuan.
Oleh karena itu, kata Yudo, strategi militer ini diarahkan untuk meniadakan dan menghancurkan semua ancaman di seluruh Nusantara baik di darat, laut, dan udara.
Saat ini, kata mantan Pangkogabwilhan III ini, TNI memiliki 3 komando gabungan wilayah pertahanan yang ketiganya secara terkoordinir dan terintegrasi serta bertanggung jawab terhadap ancaman yang datang dari tiga trouble spot.
TNI Angkatan Laut pun disiapkan dan dilengkapi untuk memiliki 7 kemampuan yang terdiri atas kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan diplomasi, kemampuan dukungan, kemampuan pengendalian wilayah pertahanan laut.
Berikutnya kemampuan survei dan pemetaan hidro-oseanografi yang berperan penting dalam penyediaan data hidro-oseanografi untuk kepentingan keselamatan navigasi dan tentunya untuk mendukung tugas TNI dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang (OMSP).
Ia mengatakan, dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida harus melibatkan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara melalui empat gelar operasi gabungan utama matra laut yaitu operasi laut gabungan operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi dan operasi pertahanan pantai yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah dilatih dan disiapkan.
Kasal menambahkan, seminar nasional yang dikemas dalam kerangka akademis ini diperlukan pemikiran kritis dan pemahaman mendalam.
"Saya berharap hasil seminar nasional ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan nasional sektor pertahanan dan keamanan maritim di Indonesia," ujarnya.
Hal itu untuk menyusun strategi militer dan pertahanan negara kepulauan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Di samping itu, dapat menjadi pengetahuan bagi seluruh peserta khususnya para perwira siswa Seskoal yang nantinya akan membawa ide segar pada kedinasan setelah lulus dari sekolah ini.
Selain Kasal, ada beberapa narasumber yang menjadi pembicara, antara lain, mantan Rektor Unhan Letjen TNI Purn Yoedhi Swastanto, Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Sekretaris CSIS J Kristiadi, Asops Kasau Marsekal Muda TNI M Khairil Lubis, dan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
"Dalam hal ini perlu adanya sinergitas dan kerja sama antara TNI dan pihak akademisi maupun pihak pengambil kebijakan dalam perspektif negara kepulauan," ujar Yudo.
Yudo menyebutkan hakikat pertahanan negara kepulauan adalah pertahanan dimulai dari garis batas terluar yurisdiksi nasional yang salah satunya didasarkan pada konsep pertahanan berlapis.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas 17.500 pulau besar dan kecil harus dipertahankan sebagai satu kesatuan.
Oleh karena itu, kata Yudo, strategi militer ini diarahkan untuk meniadakan dan menghancurkan semua ancaman di seluruh Nusantara baik di darat, laut, dan udara.
Saat ini, kata mantan Pangkogabwilhan III ini, TNI memiliki 3 komando gabungan wilayah pertahanan yang ketiganya secara terkoordinir dan terintegrasi serta bertanggung jawab terhadap ancaman yang datang dari tiga trouble spot.
TNI Angkatan Laut pun disiapkan dan dilengkapi untuk memiliki 7 kemampuan yang terdiri atas kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan diplomasi, kemampuan dukungan, kemampuan pengendalian wilayah pertahanan laut.
Berikutnya kemampuan survei dan pemetaan hidro-oseanografi yang berperan penting dalam penyediaan data hidro-oseanografi untuk kepentingan keselamatan navigasi dan tentunya untuk mendukung tugas TNI dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang (OMSP).
Ia mengatakan, dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida harus melibatkan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara melalui empat gelar operasi gabungan utama matra laut yaitu operasi laut gabungan operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi dan operasi pertahanan pantai yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah dilatih dan disiapkan.
Kasal menambahkan, seminar nasional yang dikemas dalam kerangka akademis ini diperlukan pemikiran kritis dan pemahaman mendalam.
"Saya berharap hasil seminar nasional ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan nasional sektor pertahanan dan keamanan maritim di Indonesia," ujarnya.
Hal itu untuk menyusun strategi militer dan pertahanan negara kepulauan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Di samping itu, dapat menjadi pengetahuan bagi seluruh peserta khususnya para perwira siswa Seskoal yang nantinya akan membawa ide segar pada kedinasan setelah lulus dari sekolah ini.
Selain Kasal, ada beberapa narasumber yang menjadi pembicara, antara lain, mantan Rektor Unhan Letjen TNI Purn Yoedhi Swastanto, Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Sekretaris CSIS J Kristiadi, Asops Kasau Marsekal Muda TNI M Khairil Lubis, dan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
