Singkawang (ANTARA) - Pemerintahan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menyasar produk lokal dalam negeri dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah daerah.
"Pelaku PBJ pemerintah harus memahami metode pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, proses pengadaan secara 'online'. Untuk memberikan manfaat yang sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen modern," kata Penjabat Wali Kota Singkawang, Sumastro usai membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Pelaku PBJ di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024, di Singkawang, Selasa.
Dia menekankan agar organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan UMKM dapat berkolaborasi dengan bagian PBJ untuk mengarahkan pelaku UMKM sehingga terkoneksi dengan sistem pengadaan dan terhubung dengan pemesanan yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang.
Pelaku UMKM, lanjut dia, diminta untuk membuat e-catalog atau pemesanan produk bersifat daring agar dapat dipesan sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
"Jadi jangan manual-manual lagi biar UMKM bisa naik kelas," ujarnya.
Dengan begitu, kata dia, akan menciptakan sistem pengadaan yang efisien, transparan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan dan pemberdayaan produk dalam negeri.
"Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) kita kalau ekosistemnya sudah baik jangan merosot, malah harapannya harus lebih baik lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Rindar Prihartono mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para SDM Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam setiap tahapan pengadaan sehingga dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat sesuai dengan prinsip efisien, efektif dan transparan.
"Selain itu, tujuannya juga untuk memberdayakan industri dalam negeri dan mengoptimalkan," katanya.
Rindar berharap dari kegiatan ini bisa menjadi motivasi kepada seluruh pelaku PBJ dan SDM Pengadaan di setiap perangkat daerah untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan serta target penggunaan produk dalam negeri bisa tercapai lebih optimal.
"Harapannya, dapat dihasilkan SDM yang kompeten dan kompeten bagi pelaku PBJ agar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel dapat tercapai," ujarnya.
