Tehran (ANTARA) - Presiden Republik Islam Iran, Masoud Pezeshkian mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi (D-8) dan negara-negara di Asia Barat untuk memprioritaskan upaya memberikan tekanan kepada rezim Israel agar menghentikan kekejamannya di Gaza, Lebanon, dan Suriah.
Berbicara pada pertemuan mengenai situasi di Gaza dan Lebanon yang diadakan di sela-sela KTT D-8 ke-11 di Kairo pada Kamis (19/12), Pezeshkian menekankan bahwa mengakhiri kejahatan rezim Israel harus menjadi prioritas kemanusiaan dan etis bagi negara-negara kawasan dan anggota D-8.
Dia menguraikan posisi Iran mengenai perkembangan terkini di kawasan Asia Barat dan mengusulkan langkah-langkah untuk menghentikan konflik di Gaza serta mendukung penduduk kawasan tersebut pasca perang.
Presiden Pezeshkian menegaskan dukungan Iran terhadap kesepakatan apa pun di antara faksi-faksi Palestina dan menekankan perlunya menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina.
Presiden Iran itu menyerukan pembentukan program dukungan di dalam D-8 yang berfokus pada kebutuhan rekonstruksi di Palestina.
Dia juga mengusulkan pembentukan kelompok kontak D-8 untuk bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam upaya internasional menghentikan permusuhan di Gaza dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
Selain itu, presiden itu mengusulkan pembentukan dana D-8 untuk rekonstruksi Gaza dan Lebanon serta rehabilitasi penduduknya.
Pezeshkian juga menyarankan pengakuan rezim Israel sebagai entitas apartheid, mendorong upaya kolaboratif di antara negara anggota untuk menghidupkan kembali Resolusi Majelis Umum PBB 3379.
Dia lebih lanjut mengusulkan pembentukan komite hukum bersama di antara negara-negara anggota untuk memberikan dukungan hukum bagi Palestina dalam proses hukum internasional di Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, dengan tujuan untuk mengadili pejabat Israel atas kematian lebih dari 17.000 anak-anak Palestina.
Pezeshkian mengutuk serangan rezim Tel Aviv terhadap Suriah dan menyatakan kekecewaannya yang mendalam terhadap sikap diam organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sumber : IRNA