Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pada September 2024 tercatat sebanyak 96.810 orang, mengalami penurunan sebanyak 5.460 orang dibandingkan periode Maret 2024.
Kepala BPS Papua Barat Merry saat konferensi pers di Manokwari, Rabu, mengatakan kawasan pedesaan memberikan kontribusi terbesar dengan jumlah penduduk miskin mencapai 73.850 orang.
"Kalau di kawasan perkotaan ada 22.960 penduduk miskin dari total penduduk miskin Papua Barat Daya," kata Merry.
Ia menjelaskan bahwa upaya pemerintah daerah mengendalikan inflasi umum periode Maret-September 2024 yaitu 1,78 persen memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin Papua Barat Daya.
Faktor lain yang juga turut mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin antara lain, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk desil 1, 2 dan 3 mengalami peningkatan berturut-turut.
"Kemudian tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 (6,48 persen) lebih rendah dari Agustus 2023 (6,58 persen)," ucap Merry.
Secara total, kata dia, garis kemiskinan Papua Barat Daya meningkat 4,67 persen pada Maret-September 2024 dengan distribusi terbesar disumbang komoditi makanan 73,36 persen dan bukan makanan 26,64 persen.
Peningkatan tersebut dipengaruhi pengeluaran penduduk mengalami peningkatan dari Rp756.237 per kapita per bulan pada Maret 2024, menjadi Rp791.570 per kapita per bulan pada September 2024.
"Peran komoditi makanan yaitu beras dan rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan masih mendominasi baik di perkotaan maupun pedesaan," jelas Merry.
Ia menyebut persentase penduduk miskin di Papua Barat Daya periode September 2024 sebesar 16,95 persen atau turun 1,18 persen poin apabila dibanding dengan kondisi Maret 2024 yaitu 18,13 persen.
Persentase tersebut menempatkan Papua Barat Daya pada urutan ketujuh dari tujuh provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia, dan posisi pertama ditempati Provinsi Papua Pegunungan (29,66 persen).
"Persentase penduduk miskin untuk nasional itu 8,57 persen. Posisi kedua ada Papua Tengah, diikuti Papua Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat Daya," ucap Merry.
