Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan perlu ada penambahan pos pemadam kebakaran agar bisa mempercepat proses penanggulangan.
"Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri tapi belum memilikinya," kata William di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025, DKI Jakarta telah menganggarkan sebanyak lebih dari Rp1,5 triliun untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (gulkarmat).
Untuk itu, William mengingatkan Pemprov untuk kembali menggalakkan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran seantero Jakarta.
"Ini merupakan suatu masalah besar. Artinya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh pemadam kebakaran dengan baik. Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali menggencarkan pembangunan pos pemadam," kata dia.
William juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menangani kebakaran. Akan tetapi, mereka juga perlu alatnya untuk memadamkan api. Sehingga, Pemprov juga harus menyediakannya.
"Ada beberapa titik rawan kebakaran yang tersebar di Jakarta. Khususnya di tempat-tempat itu, warga juga perlu diajak untuk membantu pencegahan dan pemadaman api," katanya.
Sementara itu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan bahwa saat ini baru ada 172 pos pemadam kebakaran dari 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta.
"Idealnya, setiap kelurahan memiliki pos pemadam kebakaran. Secara personel, kami juga masih sangat kurang," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan.
Untuk itu, Satriadi mengatakan pihaknya berupaya melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan keselamatan warga dan meminimalkan risiko kebakaran.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta telah memasang 42 hidran mandiri di daerah rawan kebakaran.
Selain itu, alat pemadam api ringan (APAR) secara rutin diadakan dengan target minimal setiap RT memiliki dua unit APAR.
"Kami akan terus bekerja keras. Namun, keberhasilan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat," katanya.
